Sebagai informasi kreta yg saya naiki namanya “tawang jaya”. Asal mula nama tawang jaya.. G tau juga… Padahal berangkatnya dari stasiun “poncol”… Mo tau kenapa dinamakan poncol?.. G tau jg.. *) malah tambah pusing nih….

Informasi lain.. Ini kreta ekonomi.. Sekali lagi “E K O N O M I” mengapa sy perjelas… Karena tiap pake tawang jaya sering nglihat bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang pegang bb ato bahkan android… *)termasuk saya.. Hi..hi..
Intinya g sedikit org menengah keatas yang pake kreta “ekonomi” he.. He… Tanya kenapa..

Informasi ketiga…. Tawang jaya cocok buwat para pekerja… Dari senen jam setengah 10 malem…sampai semarang jam 6/7 an.. Jadi g perlu ijin2 sama bos… Trus arah sebaliknya… Dari semarang jam 7malem.. Sampai st.senen jam 3an… So..qt masih bisa sempet tidur..
*)eh btw.. Sory kebanyakan titik.. Kebiasaan klo sms.. Hee

Info slnjutnya.. Masalah tempat duduk nih.. Posisi menentukan kenyamanan.. Urutan tempat duduk di kreta ekonomi dari no 1 abc de sampai 22abc de ditambah 23, 24 de..
Klo mo milih yg jauh dari WC.. Pilih antara no 12 sampai 18.. Diluar itu… Siap siap.. Hee tapi klo lagi rame.. Malah gpp.. Coz WC nya di bikin buat tempat duduk juga…

Tips… Biar gak kehabisan tiket, mending beli seminggu sebelumnya.. Tapi klo emang kepepet.. Bisa beli di calo sih… But not recomanded..

Oke sampai disini dulu… Smoga anda menikmati perjalanannya…

Posted from WordPress for Android

Posted from WordPress for Android

Bagi blogger mania, sudah barang tentu wajib buwat nge-post di blognya.. Ada yg buat bisnis online.. Ada yang buat nulis nulis ga penting (kaya blog ini.. Heeee) ato apa aja lah…
Setelah sy cari cari.. Ternyata ada aplikasinya d ponsel android.. Liat penqmpakannya……
Termasuk waktu nge.post ini brita……
Namun ada beberapq kekurangannya.. Untuk settingan layout blum bisa diatur disini.. Sehingga apa yang ditulis akan tampil apa adanya… Dan gambar yg ditambahkan akan ditampilkan di bagian atas…

Posted from WordPress for Android

jika anda pernah ke kota pekalongan, namun hanya untuk berbelanja batik saja. Cobalah untuk menikmati kuliner khas pekalongan yaitu soto tauto. Letaknya di depan Hotel Jayadipa.
Menu yang disediakan cukup berfariasi. Ada soto tauto dengan potongan daging sapi yg cukup besar.. Tersedia juga mendoan hangat.. Dan tentu saja soto ayam. Berikut penampakannya…..

Posted from WordPress for Android

Sekarang saatnya bagun dari mimpi panjang…
Sekarang saatnya bergerak membangun mimpi cita cita tinggi dengan niat baik dan se ijin -Nya..

Bismillah..

Pasal 2
Konsultan Pajak Indonesia wajib :
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat dan
kehormatan profesi konsultan pajak;
3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen;
4. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.
Pasal 3
Konsultan Pajak Indonesia dilarang :
1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri, kecuali
dibidang riset, pengkajian dan pendidikan;
2. Meminjamkan ijin praktek untuk digunakan oleh pihak lain;
3. Menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk
bertindak, memberikan nasehat dan menangani urusan perpajakan.
Bab III
HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEPROFESI
Pasal 4
Konsultan Pajak Indonesia wajib menjaga hubungan dengan teman seprofesi, dilandasi sikap saling
menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Pasal 5
Konsultan Pajak Indonesia dilarang :
1. Menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa pelanggan tersebut
merupakan pelanggan Konsultan Pajak lain;
2. Membujuk karyawan dari Konsultan Pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya;
3. Menerima pelanggan pindahan dari Konsultan Pajak lain tanpa memberitahukan kepada
Konsultan Pajak lain tersebut, dan harus secara jelas dan meyakinkan secara legal bahwa
pelanggan tersebut telah mencabut kuasanya dari Konsultan Pajak lain tersebut.
Pasal 6
(1) Apabila terjadi sengketa sesama anggota IKPI, maka sengketa tersebut diselesaikan oleh
Pengurus Cabang.
(2) Apabila penyelesaian sengketa pada ayat (1) tidak diperoleh, sengketa tersebut diajukan kepada
Pengurus Pusat.
(3) Apabila penyelesaian sengketa pada ayat (2) belum juga diperoleh, sengketa tersebut diajukan
kepada Dewan Kehormatan.
Bab IV
HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK
Pasal 7
Konsultan Pajak Indonesia wajib:
1. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan :
§ Dengan memelihara kepercayaan masyarakat .
§ Bersikap jujur, dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa.
§ Dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi
tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip.
§ Mampu melihat mana yang benar , adil dan mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati hatian .
2. Bersikap profesional:
§ Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan.
§ Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat
dan pemerintah
§ Melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati hatian, dan mempunyai kewajiban
mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan .
3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak;
§ Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan
jasa nya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan,
kecuali ada hak atau kewajiban legal professional yang legal atau hukum atau atas perintah
pengadilan untuk mengungkapkannya.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
§ Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak
lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasihat dan bantuannya tetap
menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan.
Pasal 8
Konsultan Pajak Indonesia dilarang:
1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai pekerjaan
yang sedang dilakukan.
2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi
perpajakan pasti dapat diselesaikan .
3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk pindah atau memilih
konsultan pajak lain.
4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut
diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Menerima permintaan wajib pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perpajakan.
Bab V
PUBLIKASI
Pasal 9
Konsultan Pajak Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan penggunaan papan nama kantor
konsultan pajak sebagai berikut:
1. Nama kantor konsultan pajak yang dicantumkan pada papan nama adalah sesuai dengan nama
yang tercantum dalam ijin praktek dari Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Pajak;
2. Pada papan nama harus dicantumkan nomor ijin praktek Konsultan Pajak;
3. Apabila Konsultan Pajak berbentuk persekutuan, Nomor ijin praktek yang harus dicantumkan
pada papan nama adalah nomor ijin praktek salah seorang dari anggota persekutuan;
4. Ukuran dan warna papan nama disesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal 10
Konsultan Pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapatkan pelanggan.
Bab VI
PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 11
(1) Setiap anggota IKPI wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bab VII
DEWAN KEHORMATAN
Pasal 12
(1) Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan, Dewan Kehormatan membentuk
Majelis Kehormatan yang terdiri dari :
a. Ketua Dewan Kehormatan sebagai Ketua;
b. Sekretaris Dewan Kehormatan sebagai Sekretaris;
c. Ketua atau Sekretaris Dewan Pembina sebagai Anggota;
d. Ketua atau Sekretaris IKPI Cabang ditempat anggota tersebut terdaftar sebagai Anggota;
e. Pihak lain yang mempunyai keahlian, pengetahuan dan integritas yang tidak diragukan
sebagai Anggota.
(2) Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaaan tentang pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan oleh anggota IKPI berdasarkan pengaduan tertulis dari masyarakat,dari anggota IKPI
atau dari keadaan yang diketahui sendiri oleh Dewan Kehormatan.
(3) Pengaduan harus disampaikan dengan alasan yang jelas disertai bukti yang cukup.
(4) Pengenaan sanksi kepada anggota IKPI dilakukan oleh Pengurus Pusat berdasarkan saran dari
Dewan Kehormatan melalui IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar.
(5) Dewan Kehormatan wajib memberitahukan hasil kerjanya kepada Pengurus Pusat sekurangkurangnya
setahun sekali dan melaporkan kepada Kongres.
Pasal 13
(1) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik berupa :
a. Teguran tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian tetap;
(2) Sebelum sanksi yang tersebut pada ayat (1) di atas diberikan, anggota IKPI yang bersangkutan
harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat Majelis Kehormatan dan anggota tersebut
dapat disertai oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota IKPI lainnya sebagai
pendamping.
(3) Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru berlaku setelah
yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di depan Kongres.
(4) Keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bab VIII
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
Pasal 14
(1) Keputusan Dewan Kehormatan mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat sejak
diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak pada hari, tanggal dan
waktu yang telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
(2) Pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat
(3) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan
Keputusan Dewan Kehormatan disampaikan kepada:
a. Anggota yang bersangkutan melalui IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar;
b. Pengurus IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar;
c. Pengurus Pusat IKPI;
d. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam hal
yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.
Bab IX
PENUTUP
Pasal 15
(1) Perkara pelanggaran Kode Etik yang belum diperiksa dan belum diputus sebelum Kode Etik ini
berlaku, akan diproses dan diputus berdasarkan Kode Etik yang berlaku pada saat pelanggaran
terjadi.
(2) Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 28Juli 2009
Ketua Komisi Kode Etik , Sekretaris,
(Abdul Rauf) ( Maria Grace Woworuntu)
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

MEMPERHATIKAN:
Saran-saran dan pendapat dari anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
MENGINGAT:
a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. Ketentuan-ketentuan yang bermaktub di Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
c. Keputusan Kongres yang merupakan Rapat Anggota Perkumpulan yang diambil secara musyawarah
dan telah mencapai kata sepakat dalam bentuk permufakatan;
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia disingkat IKPI yang
untuk selanjutnya Dalam Anggaran Dasar ini disebut “Perkumpulan” sehingga untuk
seterusnya Anggaran Dasar sebagai berikut:
MUKADIMAH
Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berasaskan Pancasila dan berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 dan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara.
Bahwa pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan sumber
penerimaan Negara yang penting dalam menunjang laju Pembangunan Nasional.
Bahwa Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata, baik materiil maupun spiritual berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945, oleh karena itu setiap warga negara wajib memberikan darma baktinya sesuai dengan profesi dan
keahlian masing-masing.
Bahwa pembinaan dan pengembangan profesi Konsultan Pajak merupakan bagian dari
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan meningkatkan pengabdian profesi tersebut dalam
Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan seluruh masyarakat
Indonesia.
Bahwa dalam menunjang Pembangunan Nasional, para Konsultan Pajak telah mempersiapkan diri
untuk memberikan pengabdian di bidang perpajakan.
Bahwa peran aktif dan karya nyata dari para Konsultan Pajak dalam membantu pemerintah
memasyarakatkan Undang-Undang Perpajakan Nasional, membina anggota menjadi konsultan pajak
yang profesional dan membantu para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,
adalah merupakan suatu bentuk pengabdian kepada negara dan bangsa.
Bahwa sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil Pembangunan Nasional,
globalisasi dan reformasi di berbagai bidang, maka dipandang perlu para Konsultan Pajak menggalang
diri dalam suatu wadah Perkumpulan profesi Konsultan Pajak.
Bahwa untuk maksud tersebut dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka dilakukan
penyempurnaan Anggaran Dasar Perkumpulan menjadi sebagai berikut:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1
Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:
1. Perkumpulan adalah wadah organisasi profesi konsultan pajak Indonesia;
2. Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya,
secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan
perpajakan;
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa perpajakan dari Konsultan
Pajak;
4. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perkumpulan yang termuat dalam Akta ini dan
sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu;
5. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan untuk melengkapi
Anggaran Dasar Perkumpulan ini yang disusun dalam Kongres sebagaimana diatur dalam Pasal 24
Anggaran Dasar Perkumpulan;
6. Anggota Perkumpulan adalah mereka yang dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar
Perkumpulan;
7. Pengurus adalah Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang Perkumpulan yang
dibentuk sesuai Anggaran Dasar Perkumpulan;
8. Pengurus Pusat (untuk selanjutnya disebut “PP”) adalah pengurus Perkumpulan di tingkat pusat,
yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
9. Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Lengkap;
a. Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris
Umum dan seorang atau lebih Sekretaris, beberapa Kepala Biro, seorang Bendahara Umum
dan seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa orang Ketua Bidang;
b. Pengurus Lengkap terdiri dari Pengurus Harian dan anggota Bidang serta Para Ketua Dewan
dan anggota Dewan;
10. Pengurus Daerah (untuk selanjutnya disebut “Pengda”) adalah pengurus Perkumpulan yang
bertempat di Ibukota Propinsi dengan wilayah kerja Propinsi setempat. Apabila dipandang perlu 1
(satu) Pengda dapat meliputi lebih dari 1 (satu) Propinsi;
11. Pengurus Cabang (untuk selanjutnya disebut “Pengcab”) adalah pengurus Perkumpulan yang
bertempat di Ibukota Kota/Kabupaten dengan wilayah kerja Kota/Kabupaten setempat. Apabila
dipandang perlu 1 (satu) Pengcab dapat meliputi lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten;
12. Dewan Kehormatan adalah dewan Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan,
memproses dan mengambil keputusan terhadap pelanggaran: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Kode Etik, peraturan Perkumpulan yang sah dan standar profesi Perkumpulan, serta
memberikan masukan kepada Ketua Umum Perkumpulan;
13. Dewan Pembina adalah dewan Perkumpulan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja Perkumpulan, serta memberi masukan
kepada Ketua Umum;
14. Dewan Pakar adalah dewan Perkumpulan yang bertugas meneliti dan mengkaji dampak perpajakan
dari perkembangan ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memberi masukan
kepada Ketua Umum;
15. Kode Etik adalah kode etik profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Anggaran Dasar Perkumpulan ini, sebagaimana dikemudian hari diubah dari waktu ke waktu;
16. Kongres adalah adalah rapat anggota Perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam Perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
17. Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang dipercepat atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah Pengurus Pusat atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Cabang;
18. Musyawarah Kerja Nasional adalah musyawarah kerja nasional Anggota Perkumpulan yang
diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
19. Rapat Koordinasi adalah rapat koordinasi Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah dan/atau
Pengurus Cabang;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
20. Rapat Pengurus Pusat adalah rapat yang dilakukan Pengurus Pusat, dalam hal Ketua Umum
dan/atau Ketua Dewan Berhalangan Tetap dapat ditambah dengan Pengurus Daerah dan Pengurus
Cabang;
21. Rapat Pengurus Harian adalah rapat Pengurus Harian Pusat yang terdiri dari seorang Ketua Umum,
beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum dan seorang atau lebih Sekretaris, beberapa
Kepala Biro, seorang Bendahara Umum dan seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa orang
Ketua Bidang;
22. Rapat Dewan adalah rapat yang dilakukan oleh Dewan;
23. Rapat adalah rapat Perkumpulan yang diselenggarakan selain dari Pasal 1 Angka 21 sampai
dengan Angka 22;
24. Rapat Pengurus Daerah adalah rapat anggota dalam wilayah Pengurus Daerah;
25. Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa adalah rapat anggota dalam wilayah Pengurus Daerah yang
yang dipercepat atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Cabang;
26. Rapat Pengurus Cabang adalah rapat anggota dalam wilayah Pengurus Cabang;
27. Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa adalah rapat anggota Pengurus Cabang yang yang dipercepat
atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Cabang;
28. Berhalangan Tidak Tetap adalah berhalangan karena selama maksimal 6 (enam) bulan yang
bersangkutan tidak melakukan kegiatan, sehingga tugasnya dilimpahkan kepada yang ditunjuk
sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
29. Berhalangan Tetap adalah berhalangan karena tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan
mengundurkan diri, tidak berkedudukan di tempat kedudukan Pengurus, cacat tetap, dikenakan
sanksi pidana selama 5 (lima) tahun atau lebih yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
meninggal dunia, atau tidak melakukan fungsi sebagai Pengurus selama minimal 6 (enam) bulan
secara berturut-turut;
30. Domisili adalah tempat tinggal Anggota Perkumpulan atau pemohon untuk menjadi Anggota
Perkumpulan, berdasarkan pada Kartu Identitas Penduduk: KTP, SIM atau Paspor;
31. Peraturan Perkumpulan yang sah adalah peraturan yang diambil dari rapat dan merupakan
keputusan bersama, yang diputuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan aturan lainnya dari Perkumpulan.
BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 2
Nama
Perkumpulan bernama IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA disingkat IKPI yang dalam bahasa
Inggris disebut sebagai Indonesian Tax Consultants Association disingkat ITCA, adalah organisasi
profesi Konsultan Pajak yang berbadan hukum.
Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN
1. Perkumpulan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Perkumpulan dapat membentuk Pengurus Daerah di wilayah provinsi, sebagaimana ditetapkan oleh
Pengurus Pusat Perkumpulan;
3. Perkumpulan dapat membentuk Pengurus Cabang di kota/kabupaten yang ada di wilayah provinsi,
sebagaimana ditetapkan oleh Pengurus Pusat Perkumpulan.
Pasal 4
JANGKA WAKTU
Perkumpulan berdiri sejak tanggal 27-08-1965 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilanratus enampuluh
lima) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BAB III
ASAS DAN LANDASAN, PEDOMAN DAN SIFAT
Pasal 5
ASAS DAN LANDASAN
Perkumpulan berasaskan Pancasila dan berlandasakan Undang-Undang Dasar 1945 berikut perubahanperubahannya.
Pasal 6
PEDOMAN
Perkumpulan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan
peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan pada khususnya serta peraturan Perkumpulan.
Pasal 7
SIFAT
Perkumpulan adalah satu-satunya wadah organisasi profesi Konsultan Pajak yang mandiri, bagi segenap
Konsultan Pajak di seluruh di Indonesia.
BAB IV
TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 8
TUJUAN
Tujuan Perkumpulan, adalah:
1. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka
pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara;
2. Mengawal dan mengupayakan agar pelaksanaan Undang-undang perpajakan dan peraturan
perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum;
3. Memupuk dan mempererat rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara anggota untuk
mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggota.
Pasal 9
KEGIATAN
Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan melakukan kegiatan, sebagai berikut:
1. Mempersatukan seluruh Konsultan Pajak di Indonesia;
2. Meningkatkan peranan Konsultan Pajak dalam melaksanakan program pemerintah dalam bidang
perpajakan;
3. Meningkatkan mutu pengetahuan Konsultan Pajak;
4. Memperjuangkan kepentingan para anggota dalam menjalankan profesinya;
5. Membina anggota dalam melaksanakan kewajiban dan menjalankan haknya terhadap Negara dan
Bangsa;
6. Menghimpun Konsultan Pajak untuk menjadi anggota Perkumpulan;
7. Menyelenggarakan seminar, ceramah, lokakarya, diskusi, atau kegiatan yang sejenis untuk
meningkatkan pengetahuan anggota, masyarakat dan Wajib Pajak;
8. Menyelenggarakan perpustakan dan dokumentasi;
9. Menyediakan informasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
10. Membuat pedoman tentang sikap dan tata cara Konsultan Pajak dalam melaksanakan profesinya;

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
11. Memperjuangkan peningkatan ruang lingkup profesi Konsultan Pajak;
12. Melakukan penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan;
13. Melaksanakan pengawasan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dan Kode Etik
profesi;
14. Memelihara dan memupuk hubungan serta kerjasama yang baik dengan pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat luas;
15. Membina kerjasama dengan organisasi lain yang tujuannya sejalan dengan Perkumpulan;
16. Mengambil peran serta dalam forum internasional di bidang perpajakan, baik dalam bentuk seminar,
konferensi, dan sebagainya;
17. Menyelanggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;
18. Menyelenggarakan Pengembangan Profesional Berkelanjutan;
19. Melakukan kegiatan dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan asas dan landasan, pedoman,
tujuan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
BAB V
LAMBANG
Pasal 10
LAMBANG
Perkumpulan mempunyai lambang yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
BAB VI
KEKAYAAN
Pasal 11
KEKAYAAN
Kekayaan Perkumpulan diperoleh dari:
1. Iuran Anggota dapat berupa uang pangkal dan uang iuran bulan;
2. Sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat;
3. Hibah dan Hibah Wasiat;
4. Usaha-usaha/penghasilan yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
KEANGGOTAAN DAN BENTUK USAHA KONSULTAN PAJAK
Pasal 12
KEANGGOTAAN DAN BENTUK USAHA KONSULTAN PAJAK
1. Anggota Perkumpulan terdiri dari:
a. Anggota Biasa;
b. Anggota Luar Biasa;
c. Anggota Kehormatan;
2. Setiap Konsultan Pajak menjadi Anggota Biasa;
3. Hak dan Kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
4. Bentuk usaha Konsultan Pajak dari Anggota Perkumpulan adalah:
a. Perseorangan;
b. Persekutuan perdata;
5. Konsultan pajak dapat membentuk/membuka cabang di seluruh Indonesia dengan memperhatikan
tata cara dan persyaratan yang diatur oleh Perkumpulan;
6. Hal-hal lain mengenai keanggotaan dan bentuk usaha diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BAB VIII
SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN
Pasal 13
ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN
Perkumpulan mempunyai alat kelengkapan berupa:
1. Rapat:
a. Kongres/Kongres Luar Biasa;
b. Musyawarah Kerja Nasional;
c. Rapat Koordinasi;
d. Rapat Pengurus Pusat;
e. Rapat Pengurus Harian;
f. Rapat Dewan;
g. Rapat;
h. Rapat Pengurus Daerah/ Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa;
i. Rapat Pengurus Cabang/ Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa;
2. Kepengurusan:
a. Pengurus Pusat;
b. Pengurus Daerah;
c. Pengurus Cabang;
3. Dewan Kehormatan;
4. Dewan Pembina;
5. Dewan Pakar.
Pasal 14
RAPAT ANGGOTA
1. Rapat Anggota termasuk dalam pengertian ini adalah Kongres/Kongres Luar biasa mempunyai
kekusaan dan wewenang tertinggi dalam Perkumpulan;
2. Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, Kongres atau Kongres Luar Biasa dapat mengambil
keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
Perkumpulan dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu;
3. Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Kongres diundur untuk waktu sekurangkurangnya
1 (satu) jam, kemudian dibuka kembali serta dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi
pada ketentuan kuorum;
4. Kongres Luar Biasa diadakan atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
Pengurus Pusat atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Cabang;
5. Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Kongres Luar Biasa diundur untuk waktu
sekurang-kurangnya 1 (satu) jam, kemudian dibuka kembali serta dinyatakan sah dengan tidak
terikat lagi pada ketentuan kuorum;
6. Hal-hal lain mengenai Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
Pasal 15
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL
1. Musyawarah Kerja Nasional adalah rapat gabungan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah serta
Pengurus Cabang;
2. Hal-hal lain mengenai Musyawarah Kerja Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Pasal 16
KEPENGURUSAN
1. Tata cara pemilihan dan persyaratan pengurus Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan;
2. Susunan pengurus Perkumpulan adalah:
a. Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris
Umum dan seorang atau lebih Sekretaris, beberapa Kepala Biro, dan seorang Bendahara Umum
dan seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa orang Ketua Bidang;
b. Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan
seorang Bendahara;
c. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang seorang Ketua, seorang Sekretaris,
dan seorang Bendahara;
3. Kewajiban Pengurus:
a. Menjalankan tugas sesuai dengan: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik,
melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota, peraturan Perkumpulan dan Keputusan
Dewan;
b. Dengan iktikad baik dan penuh tangung jawab mengelola dan menyelenggarakan kegiatan
Perkumpulan dengan tertib dan teratur sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan;
c. Memberikan pertanggung-jawaban kegiatan tahun yang lalu kepada Rapat Pengurus selambatlambatnya
6 (enam) bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi tahun buku
Perkumpulan;
4. Kewajiban, Hak dan Wewenang, serta Tanggung Jawab Pengurus Pusat Perkumpulan:
a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Perkumpulan baik di dalam maupun di luar
Pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan Perkumpulan diwakili Ketua
Umum dan Bendahara Umum;
b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum menandatangani surat-surat resmi Perkumpulan, kecuali
dalam pengeluaran dan atau penerimaan uang, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Bendahara Umum;
c. Ketua Umum dan Sekretaris Umum melantik Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang
mekanisme pemilihan dan pengangkatan serta hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan
Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan;
d. Ketua Umum dan Sekretaris Umum membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan
berguna untuk Perkumpulan dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Perkumpulan;
e. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mengatur urusan umum dan keadministrasian Perkumpulan;
f. Ketua Umum dan Bendahara Umum mengatur urusan keuangan dan administrasi keuangan
Perkumpulan;
g. Ketua Umum memberikan pertanggung-jawaban kegiatan tahun yang lalu kepada Rapat
Pengurus Pusat selamat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun kalender yang juga
menjadi tahun buku Perkumpulan;
h. Pengurus Pusat tidak berwenang untuk melakukan tindakan:
1) Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;
2) Membebani kekayaan Perkumpulan sebagai jaminan utang pihak lain;
i. Pengurus Pusat berhak dan berwenang bertindak tentang segala hal dan dalam segala kejadian
atas nama Perkumpulan, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, dengan
pembatasan, bahwa untuk melakukan tindakan:
1) Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh/melepaskan hak atas barang atau aset
yang nilainya melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Pengurus
Pusat, dan atau mengalihkan atau mengagunkan barang tidak bergerak milik Perkumpulan
yang nilainya melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Pengurus
Pusat, harus persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pengurus Pusat;
2) Melepaskan hak, menuntut atau mengadakan perdamaian di dalam maupun di luar
Pengadilan harus persetujuan terlebih dahulu lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota
Rapat Pengurus Pusat;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
j. Jika Ketua Dewan berhalangan tidak tetap, maka 1 (satu) orang diantara Anggota Dewan berhak
dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Dewan selama Ketua Dewan
berhalangan tidak tetap, yang ditunjuk oleh Ketua Dewan;
k. Jika Ketua Umum berhalangan tidak tetap, maka 1 (satu) orang diantara Ketua yang ada berhak
dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum
berhalangan tidak tetap, yang ditunjuk oleh Ketua Umum;
l. Jika Sekretaris Umum berhalangan tidak tetap, maka 1 (satu) orang diantara Sekretaris/Biro yang
ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Sekretaris Umum selama
Sekretaris Umum berhalangan tidak tetap karena sebab apapun, yang ditunjuk oleh Ketua
Umum;
m. Jika Bendahara Umum berhalangan tidak tetap, maka 1 (satu) orang diantara Bendahara yang
ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Bendahara Umum selama
Bendahara Umum berhalangan tidak tetap karena sebab apapun, yang ditunjuk oleh Ketua
Umum;
n. Pengurus Pusat menetapkan peraturan kepegawaian Perkumpulan termasuk pengangkatan dan
pemberhentian pegawai, penetapan gaji dan fasilitas lainnya termasuk pemberian penghargaan
ataupun sanksi;
o. Seorang anggota Pengurus Pusat tidak berwenang turut mewakili dan bertindak untuk dan atas
nama Perkumpulan, jika:
1) Terjadi perkara antara anggota Pengurus Pusat yang bersangkutan dengan Perkumpulan;
atau
2) Anggota Pengurus Pusat yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan (conflict of
interest) dengan Perkumpulan. Dalam hal demikian, Perkumpulan diwakili oleh anggota
Pengurus Pusat lain yang ditentukan oleh Rapat Pengurus Pusat;
p. Pengurus Pusat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan
Perkumpulan guna mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan;
q. Pengurus Pusat wajib mempertanggung jawabkan semua tindakan yang telah dilakukan selama
kepengurusannya kepada dan di dalam Kongres/Kongres Luar Biasa;
7. Penggunaan penamaan jabatan pengganti:
a. Pada Pengurus Pusat
Jika Ketua Umum, Ketua Dewan, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua, Kepala Biro,
Ketua Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan berhalangan tidak tetap karena
sebab apapun, maka pengganti atas jabatan tersebut menggunakan nama Pelaksana Tugas
(disingkat “Plt”), tergantung dari jabatan yang digantikannya;
b. Pada Pengurus Daerah
Jika Ketua, Sekretaris, Bendahara, tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan
berhalangan tidak tetap karena sebab apapun, maka pengganti atas jabatan tersebut
menggunakan nama Pelaksana Tugas (disingkat “Plt”), tergantung dari jabatan yang
digantikannya;
c. Pada Pengurus Cabang
Jika Ketua, Sekretaris, Bendahara, tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan
berhalangan tidak tetap karena sebab apapun, maka pengganti atas jabatan tersebut
menggunakan nama Pelaksana Tugas (disingkat “Plt”), tergantung dari jabatan yang
digantikannya;
8. Rapat Pengurus Pusat.
a. Rapat Pengurus Pusat diadakan untuk membicarakan pelaksanaan tugas dan melakukan
evaluasi pelaksanan tugas dan masalah Perkumpulan serta hal-hal lain yang dipandang perlu
yang menyangkut Perkumpulan;
b. Rapat Pengurus Pusat adalah sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengurus Pusat;
c. Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian
dibuka kembali serta dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum;
d. Setiap Anggota Pengurus Pusat yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara;
e. Risalah Rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis;
f. Keputusan Rapat Pengurus Pusat diambil oleh Ketua Umum setelah mempertimbangkan
pendapat-pendapat dan masukan dari para Pengurus Pusat yang hadir;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
g. Dalam hal tertentu, Ketua Umum dapat mengambil keputusan;
9. Rapat Pengurus Daerah.
a. Rapat Pengurus Daerah diadakan untuk membicarakan pelaksanaan tugas dan melakukan
evaluasi pelaksanan tugas dan masalah Perkumpulan di daerah serta hal-hal lain yang
dipandang perlu yang menyangkut Perkumpulan di daerah;
b. Rapat Pengurus Daerah adalah sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengurus Daerah;
c. Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian
dibuka kembali serta dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum;
d. Setiap Anggota Pengurus Daerah yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara;
e. Risalah Rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis;
f. Keputusan Rapat Pengurus Daerah diambil oleh Ketua Pengurus Daerah setelah
mempertimbangkan pendapat-pendapat dan masukan dari para Pengurus Daerah yang hadir;
g. Dalam hal tertentu, Ketua Pengurus Daerah dapat mengambil keputusan;
10. Rapat Pengurus Cabang.
a. Rapat Pengurus Cabang diadakan untuk membicarakan pelaksanaan tugas dan melakukan
evaluasi pelaksanan tugas dan masalah Perkumpulan di cabang serta hal-hal lain yang
dipandang perlu yang menyangkut Perkumpulan di cabang;
b. Rapat Pengurus Cabang adalah sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
anggota Pengurus Cabang;
c. Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian
dibuka kembali serta dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum;
d. Setiap Anggota Pengurus Cabang yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara;
e. Risalah Rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis;
f. Keputusan Rapat Pengurus Cabang diambil oleh Ketua Cabang setelah mempertimbangkan
pendapat-pendapat dan masukan dari para Pengurus Cabang yang hadir;
g. Dalam hal tertentu, Ketua Cabang dapat mengambil keputusan;
11. Masa Jabatan kepengurusan Perkumpulan.
a. Masa jabatan kepengurusan Perkumpulan adalah 5 (lima) tahun;
b. Jika Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Departemen, Ketua Bidang, Kepala Biro,
Anggota di Pengurus Pusat berhalangan tetap, maka Ketua Umum menunjuk dan mengangkat
penggantinya dengan Surat Keputusan Perkumpulan;
12. Anggota Pengurus Perkumpulan berhenti karena alasan-alasan sebagai berikut:
a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
b. Sakit atau sebab-sebab lain sehingga tidak menjalankan tugasnya sebagai Pengurus
Perkumpulan;
c. Meninggal dunia;
d. Ditaruh dibawah pengampuan (curatele);
e. Diberhentikan dari kepengurusan Perkumpulan;
f. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dengan hukuman penjara
paling sedikit 5 (lima) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap;
g. Masa jabatan berakhir;
h. Melanggar Anggaran Dasar Perkumpulan;
i. Melanggar Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
j. Melanggar Kode Etik Perkumpulan;
k. Melanggar peraturan Perkumpulan yang sah;
l. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 Ayat 1.a;
13. Hal-hal lain yang belum diatur mengenai Kepengurusan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan.
Pasal 17
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA UMUM
1. Ketua Umum Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam Rapat Anggota yang dilakukan di
Kongres/Kongres Luar Biasa;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2. Kelengkapan Pengurus Pusat Perkumpulan ditetapkan oleh Ketua Umum paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak berakhirnya Kongres/Kongres Luar Biasa;
3. Tata cara pemilihan dan persyaratan Ketua Umum diatur di Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
Pasal 18
DEWAN KEHORMATAN, DEWAN PEMBINA, DEWAN PAKAR
1. Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar hanya dibentuk pada tingkat pusat;
2. Dewan Kehormatan, Dewan Pembina,Dewan Pakar masing-masing:
a. Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
b. Terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Anggota Biasa, yang Ketuanya diangkat oleh
Kongres/Kongres Luar Biasa berdasarkan rekomendasi dari Pengurus Cabang, untuk masa
jabatan yang sama dengan masa jabatan Ketua Umum;
3. Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar bertanggung jawab kepada Kongres/Kongres
Luar Biasa sesuai tugas yang diembannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
4. Kelengkapan Anggota Dewan yang diangkat oleh Ketua Dewan harus berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Dewan yang ditetapkan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak berakhirnya
Kongres/Kongres Luar Biasa;
5. Hal-hal lain mengenai Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga Perkumpulan.
BAB IX
KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
Pasal 19
KODE ETIK IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran profesi Konsultan Pajak, Perkumpulan mempunyai Kode
Etik yang ditetapkan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa yang wajib ditaati oleh setiap anggota
Perkumpulan;
2. Konsultan Pajak wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Perkumpulan;
3. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan;
4. Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Perkumpulan berdasarkan tata
cara Dewan Kehormatan;
5. Keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran
terhadap Kode Etik Perkumpulan mengandung unsur pidana;
6. Perubahan Kode Etik Perkumpulan dilakukan di Kongres/Kongres Luar Biasa;
7. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik Perkumpulan;
8. Tata cara pelaksanaan Kode Etik diatur secara tersendiri di Kode Etik Perkumpulan.
Pasal 20
STANDAR PROFESI IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
a. Untuk tercapai adanya standar minimal Konsultan Pajak, maka ditetapkan Standar Profesi yang
ditetapkan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa dan merupakan standar teknis yang wajib ditaati oleh
setiap anggota Perkumpulan;
b. Konsultan Pajak wajib tunduk dan mematuhi Standar Profesi Perkumpulan;
c. Pengawasan atas pelaksanaan Standar Profesi dilakukan oleh Dewan Pembina;
d. Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili pelanggaran Standar Profesi Perkumpulan
berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan;
e. Keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran
terhadap Standar Profesi Perkumpulan mengandung unsur pidana;
f. Perubahan Standar Profesi Perkumpulan dilakukan di Kongres/Kongres Luar Biasa;
g. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan standar profesi Perkumpulan;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
h. Tata cara pelaksanaan Standar Profesi diatur secara tersendiri di Standar Profesi Perkumpulan.
BAB X
TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN
Pasal 21
TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN
1. Tahun buku Perkumpulan dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember pada tahun yang sama;
2. Pembukuan dilaksanakan dengan iktikad baik, mencerminkan keadaan yang sebenarnya, disusun
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. Tata cara pelaksanaan pembukuan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 22
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah, kecuali mengenai tujuan;
2. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan Rapat Anggota di Kongres/Kongres Luar Biasa
yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Biasa Perkumpulan,
dan Kongres/Kongres Luar Biasa dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh lebih
dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang diberikan dengan sah dalam Kongres/Kongres Luar
Biasa;
3. Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Kongres/Kongres Luar Biasa diundur untuk
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, kuorum tidak
juga tercapai, maka Kongres/Kongres Luar Biasa berwenang mengambil keputusan yang sah
mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota yang hadir, asal saja keputusan
itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang diberikan dengan sah
dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI,
Pasal 23
PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN
1. Perkumpulan hanya dapat digabung dan dileburkan berdasarkan Keputusan Kongres yang khusus
diadakan untuk keperluan itu dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari
jumlah anggota Perkumpulan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres khusus tersebut;
2. Apabila Perkumpulan digabung atau dileburkan, maka dilakukan likuidasi oleh Pengurus Pusat,
kecuali Kongres/Kongres Luar Biasa menentukan lain;
3. Apabila Perkumpulan digabung atau dileburkan, maka sisa kekayaan Perkumpulan penggunaannya
ditentukan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa.
Pasal 24
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Kongres yang khusus diadakan untuk
keperluan itu dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota
Perkumpulan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Kongres khusus tersebut;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh Pengurus Pusat, kecuali
Kongres/Kongres Luar Biasa menentukan lain;
3. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka sisa kekayaan Perkumpulan penggunaannya ditentukan
oleh Kongres/Kongres Luar Biasa;
4. Apabila Perkumpulan dilikuidasi, maka sisa hasil likuidasi Perkumpulan penggunaannya ditentukan
oleh Kongres/Kongres Luar Biasa.
BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 25
ANGGARAN RUMAH TANGGA
1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan ini diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan merupakan penjabaran dan untuk melengkapi Anggaran
Dasar Perkumpulan dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan;
3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dilakukan di Kongres/Kongres Luar Biasa.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
KETENTUAN PERALIHAN
1. Perkara-perkara pelanggaran Anggaran Dasar sebelum Anggaran Dasar ini berlaku, yang belum
diperiksa dan belum diputus, akan diproses dan diputus berdasarkan Anggaran Dasar yang berlaku
pada saat pelanggaran terjadi;
2. Adapun susunan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia periode 2009-2014 adalah
sebagai berikut:
a. Dewan Pembina
1) Ketua: Drs. A.Prijohandojo Kristanto
2) Anggota:
a) Dra. J. Engeline T. Siagian
b) Yudie Prawira Paimanta, SE
c) Melisa Himawan, BBA
b. Dewan Kehormatan
1) Ketua: Drs. Christian B. Marpaung
2) Anggota:
a) Drs. I Gusti Rai Putra
b) Drs. Hariansyah
c) Dr. Agus S. Suryadi, SH., MH., MSi., MKN
c. Dewan Pakar
1) Ketua: DR. Nuryadi Mulyodiwarno
2) Anggota:
a) Drs. Iskandar Rusli, Msi.
b) Sonny Triharsono, SH, MSc
c) Ishak Tongkodu, SH
d. Ketua Umum: Sukiatto Oyong, SE., Ak., MSi
e. Sekretaris Umum: Drs. Teddy T. Suryoprabowo
Sekretaris 1 (Eksternal): Budianto Widjaja, SE., MBA
Sekretaris 2 (Internal): Dra. Lily Eka Noviany, Ak.
f. Kepala Biro Hukum: Fidel, SE., SH., MM., MH
g. Kepala Biro Humas: Untung Sudarmo, SH., MM
Anggota Biro Humas: S. Suyanto Rahardjo, SE., MBA
Anggota Biro Humas: Susy Suryani Suyanto, SE., SH., MH
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
h. Bendahara Umum: Rafael K. Abdisa, BA
Wakil Bendahara Umum: Dra. Elies Yanti, Ak.
Akuntansi & Keuangan: Drs. Sugito Wibowo, Ak., MM
i. Ketua Departemen Dalam Negeri: Drs. Herman Juwono, CPA
Ketua Bidang: Irma Martani, SE
Anggota: Drs. Achmad Fauzi, MSi
j. Ketua Departemen Luar Negeri: Dra. Sri Wahyuni Sudjono
Ketua Bidang: Elly Djoenaidi, SE
Anggota: Ruston Tambunan, Ak., MSi., Int., Tax.,
k. Ketua Departemen Litbang dan Standar Profesi: Suryohadi Djulianto, SH., MM
Ketua Bidang: Lani Dharmasetya, S.Sos., MM
Anggota: Kumala Kamil, SH
l. Ketua Departemen Pendidikan: Dra. Lisa Purnamasari
Ketua Bidang: Dra. Dwie Areany Kesuma
Anggota: Yoko Hartono, SE., MH
Anggota: Suwarta, SE., Ak., MH
m. Kepala Biro PPL: Ir. Hary Mulyanto, MM
n. Anggota Biro PPL: Sonny Triharsono, SH., MSc
o. Ketua Departemen Pembinaan Anggota dan Organisasi: Drs. Suradi Toha, MM
Ketua Bidang: Sistomo, Ak., MM
Anggota: Henkie Djajadibrata
p. Ketua Departemen Informasi dan Teknologi: Peter Anugrah, SE
Ketua Bidang: Jahja Sulaiman, BAC
Anggota: Anton Prawira, SE
3. Susunan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dapat berubah setelah Pengurus Pusat
membuat/menambah/mengurangi pada saat sebelum atau sesudah Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga Perkumpulan ini dibuat;
4. Kongres memberi kuasa kepada Pengurus Pusat untuk menyatakan keputusan Kongres ini dalam
Akta Notaris dan memohon persetujuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atas Anggaran Dasar
Perkumpulan ini, guna mendapat persetujuan sebagai badan hukum, termasuk untuk membuat akta
perubahan atas Anggaran Dasar sebagaimana disyaratkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Pasal 27
KETENTUAN PENUTUP
Anggaran Dasar Perkumpulan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2009
Tim Ad-Hock AD-ART Hasil Kongres IX IKPI di Batam:
1. Fidel, SE., SH., MM., MH (Ketua merangkap Anggota)
2. Dr. Ir. Abd. Asri Harahap, SE., MM (Anggota)
3. Drs. Suradi Toha, MM (Anggota)
4. Budianto Widjaja, SE., MBA (Anggota)
5. Sistomo, Ak., MM (Anggota)
6. Sri Wahyuni Sujono, BBA., SH (Anggota)
7. DR. Muchtar Tumin, SK, MSc (Anggota)
8. Drs. Abroni Nasution (Anggota)
9. Ir. Herman Purnawan, SH., M.Si., MBA (Anggota)
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
STATUS PERKUMPULAN
Pasal 1
STATUS PERKUMPULAN
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, selanjutnya disingkat IKPI adalah satu-satunya wadah organisasi
profesi Konsultan Pajak yang mandiri bagi segenap Konsultan Pajak di seluruh di Indonesia.
BAB II
KEANGGOTAAN DAN BENTUK USAHA
Bagian Pertama
STATUS ANGGOTA
Pasal 2
STATUS ANGGOTA
1. Anggota Biasa adalah setiap Konsultan Pajak yang telah memiliki ijin praktek Konsultan Pajak;
2. Anggota Luar Biasa adalah setiap orang yang melakukan pekerjaannya dibidang perpajakan dan
memiliki sertifikat dari Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau Piagam Penghargaan setara Brevet
yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak, tetapi belum memiliki ijin praktek Konsultan Pajak;
3. Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat oleh Pengurus Pusat karena memiliki
kemampuan untuk ikut memelihara dan memajukan Perkumpulan.
Bagian Kedua
TATA CARA MENJADI ANGGOTA
Pasal 3
ANGGOTA BIASA
1. Persyaratan menjadi Anggota Biasa adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945;
c. Bertempat tinggal di Indonesia;
d. Tidak terikat pada pekerjaan/jabatan pada Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik
Negara/Daerah;
e. Memiliki sertifikat Konsultan Pajak atau Piagam Penghargaan setara Brevet;
f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
g. Memiliki ijin praktek Konsultan Pajak.
2. Tata cara untuk menjadi Anggota Biasa adalah sebagai berikut:
a. Harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang
tempat pemohon berdomisili, disertai dokumen yang diperlukan;
b. Pengurus Cabang meneruskan permohonan tersebut pada Pasal 3 Ayat 2.a kepada Pengurus
Pusat disertai rekomendasi, dimana sebelumnya calon Anggota Biasa tersebut harus membayar
iuran;
c. Bagi daerah yang belum ada Cabang Perkumpulan, permohonan untuk menjadi anggota
diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat;
d. Pengurus Pusat akan memberikan keputusan keanggotaan selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan tertulis beserta rekomendasi tersebut pada Pasal 3
Ayat 2.a dan b diterima.
3. Pengangkatan Anggota Biasa, didasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Pasal 4
ANGGOTA LUAR BIASA
1. Persyaratan menjadi Anggota Luar Biasa adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945;
c. Bertempat tinggal di Indonesia;
d. Tidak terikat pada pekerjaan/jabatan pada Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik
Negara/Daerah;
e. Memiliki sertipikat Konsultan Pajak atau Piagam Penghargaan setara Brevet;
f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Tata cara untuk menjadi Anggota Luar Biasa, adalah sebagai berikut:
a. Harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang
tempat pemohon berdomisili, disertai dokumen yang diperlukan;
b. Pengurus Cabang meneruskan permohonan tersebut pada Pasal 4 Ayat 2.a kepada Pengurus
Pusat disertai rekomendasi, dimana sebelumnya calon Anggota Luar Biasa tersebut harus
membayar iuran;
c. Bagi daerah yang belum ada Cabang Perkumpulan, permohonan untuk menjadi anggota
diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat;
d. Pengurus Pusat akan memberikan keputusan keanggotaan selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan tertulis beserta rekomendasi tersebut pada Pasal 4
Ayat 2.a dan b diterima.
3. Pengangkatan Anggota Luar Biasa, didasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat.
Pasal 5
ANGGOTA KEHORMATAN
1. Persyaratan menjadi Anggota Kehormatan adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945;
c. Bertempat tinggal di Indonesia;
d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Tata cara untuk menjadi Anggota Kehormatan, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat, yang
berdasarkan rekomendasi dari Rapat Pengurus Pusat;
3. Pengangkatan Anggota Kehormatan, didasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat.
Bagian Ketiga
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Pasal 6
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Keanggotaan Perkumpulan berakhir karena:
1. Atas permintaan sendiri, secara tertulis;
2. Meninggal dunia;
3. Ditaruh di bawah pengampuan (curatele);
4. Diberhentikan dari Keanggotaan Perkumpulan;
5. Dijatuhi penjara pidana selama 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde);
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan Anggota berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
7. Dicabut ijin Prakteknya sebagai Konsultan Pajak.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bagian Keempat
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN
Pasal 7
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
1. Pemberhentian Keanggotaan meliputi:
a. Pemberhentian Sementara;
b. Pemberhentian Tetap.
2. Sebelum dilakukan pemberhentian sementara, terlebih dahulu dilakukan tahapan teguran tertulis
yaitu:
a. Teguran tertulis I (pertama);
b. Teguran tertulis II (kedua) yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis I
(pertama) diterima oleh yang bersangkutan atau tanggal pengiriman resmi (pos tercatat);
c. Teguran tertulis III (ketiga) yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis II
(kedua) diterima oleh yang bersangkutan atau tanggal pengiriman resmi (pos tercatat);
d. Tahapan teguran tertulis hanya mengenai tindakan pemberhentian sementara.
3. Anggota Perkumpulan dikenakan tindakan pemberhentian sementara dari keanggotan, apabila
melakukan satu atau lebih perbuatan di bawah ini:
a. Tidak mematuhi dan melaksanakan teguran tertulis III (ketiga);
b. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Rumah
Tangga yang terdapat pada Pasal 32 Ayat 21, 22;
c. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Perkumpulan;
d. Dicabut sementara ijin Prakteknya sebagai Konsultan Pajak.
4. Anggota Perkumpulan dikenakan tindakan pemberhentian tetap dari keanggotan, apabila melakukan
satu atau lebih perbuatan di bawah ini:
a. Melanggar Peraturan Perkumpulan yang sah;
b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik
Perkumpulan;
c. Menyalahgunakan nama Perkumpulan untuk kepentingan pribadi;
d. Dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde);
e. Dinyatakan ditaruh di bawah pengampuan (curatele);
f. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar kecuali
Pasal 11 Anggaran Dasar;
g. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Rumah
Tangga;
h. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Perkumpulan;
i. Dicabut ijin Prakteknya sebagai Konsultan Pajak.
Pasal 8
TATA CARA PEMBERHENTIAN, LAMANYA PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN TETAP
1. Tata Cara Pemberhentian Sementara.
a. Anggota Perkumpulan dilakukan Pemberhentian Sementara karena melanggar Anggaran Dasar
atau Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan yang sah dari Perkumpulan, prosesnya dilakukan
oleh Dewan Kehormatan;
b. Pemberhentian Sementara baru dapat diusulkan oleh Dewan Kehormatan kepada Pengurus
Pusat setelah terlebih dahulu Dewan Kehormatan mendengar keterangan dari anggota yang
bersangkutan dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk membela diri;
c. Untuk keperluan pemeriksaan dan pembelaan diri tersebut, Dewan Kehormatan membentuk
Majelis Dewan Kehormatan minimal 3 (tiga) orang yang diminta dari unsur Dewan Kehormatan,
dari unsur Dewan Pembina, dari unsur Dewan Pakar dan atau dari unsur Pengurus
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Perkumpulan, kemudian memanggil anggota yang bersangkutan secara tertulis untuk menghadiri
rapat Majelis Dewan Kehormatan;
d. Anggota Perkumpulan yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat
Majelis Dewan Kehormatan dan anggota tersebut berhak didampingi sebanyak-banyaknya 3
(tiga) Anggota Perkumpulan lainnya sebagai pendamping;
e. Apabila menurut Dewan Kehormatan ternyata anggota yang bersangkutan telah terbukti secara
sah bersalah karena melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Ayat 1.a diatas, maka Dewan Kehormatan berwenang mengusulkan Pemberhentian Sementara
terhadap anggota yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat;
f. Apabila setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut ternyata anggota yang bersangkutan tidak
hadir dalam sidang pemeriksaannya tanpa memberikan alasan tertulis yang sah, maka Dewan
Kehormatan mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk dilakukan pemberhentian sementara,
dan memang menurut pendapat Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan telah terbukti
secara sah bersalah karena melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 Ayat 1.a diatas;
g. Pengurus Pusat wajib memberitahukan kepada para Dewan, Pengurus Daerah, Pengurus
Cabang, serta anggota yang bersangkutan atas keputusan yang diambil;
h. Selama dalam pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan tidak diperkenankan
mengikuti aktivitas Perkumpulan;
i. Keputusan pemberhentian sementara segera dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada Menteri
Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dengan tembusan kepada para Dewan, Pengurus
Daerah, Pengurus Cabang dan kepada yang bersangkutan.
2. Lamanya Pemberhentian Sementara, yaitu maksimal 2 (dua) tahun tidak boleh berpraktek sebagai
Konsultan Pajak Indonesia.
3. Tata Cara Pemberhentian Tetap.
a. Pemberhentian Tetap baru dapat diusulkan oleh Dewan Kehormatan kepada Pengurus Pusat
setelah terlebih dahulu Dewan Kehormatan mendengar keterangan dari anggota yang
bersangkutan dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk membela diri;
b. Untuk keperluan pemeriksaan dan pembelaan diri tersebut, Dewan Kehormatan memanggil
anggota yang bersangkutan secara tertulis untuk menghadiri rapat Majelis Dewan Kehormatan;
c. Anggota Perkumpulan yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat
Majelis Dewan Kehormatan dan anggota tersebut berhak didampingi sebanyak-banyaknya 3
(tiga) Anggota Perkumpulan lainnya sebagai pendamping;
d. Apabila menurut Majelis Dewan Kehormatan ternyata anggota yang bersangkutan telah terbukti
secara sah bersalah karena melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 Ayat 3.b diatas, maka Dewan Kehormatan berwenang mengusulkan pemberhentian
tetap terhadap anggota yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat;
e. Apabila setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut ternyata anggota yang bersangkutan tidak
hadir dalam sidang pemeriksaan tanpa memberikan alasan tertulis yang sah, dan apabila
menurut pendapat Dewan Kehormatan anggota yang bersangkutan telah terbukti secara sah
bersalah karena melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat
3.b diatas maka Dewan Kehormatan mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk dilakukan
pemberhentian tetap;
f. Pengurus Pusat wajib memberitahukan kepada para Dewan, Pengurus Daerah, Pengurus
Cabang, serta anggota yang bersangkutan atas keputusan yang diambil;
g. Anggota yang dijatuhi pemberhentian tetap oleh Pengurus Pusat atas usul Dewan Kehormatan
berhak mengajukan banding kepada Kongres/Kongres Luar Biasa melalui Dewan Kehormatan
dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum Kongres/Kongres Luar Biasa,
anggota yang bersangkutan menyerahkan permohonan banding dan memori banding secara
tertulis;
h. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari tersebut anggota yang bersangkutan tidak mengajukan
banding, maka dengan lewat waktunya tersebut putusan Pengurus Pusat yang berisi
pemberhentian tetap itu memperoleh kekuatan hukum tetap;
i. Setelah diterimanya permohonan banding dari anggota yang bersangkutan, maka Pengurus
Pusat wajib mengagendakan pada saat mengadakan Kongres/Kongres Luar Biasa, dimana
dalam pemeriksaan banding, Panitia Kongres/Kongres Luar Biasa memanggil anggota yang
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
bersangkutan untuk hadir dalam sidang banding. Kongres/Kongres Luar Biasa membentuk
Majelis Banding yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang Anggota Biasa;
j. Dalam pemeriksaan tingkat banding, Kongres/Kongres Luar Biasa menjatuhkan putusan berupa:
1) Membatalkan putusan pemberhentian tetap;
2) Merubah putusan pemberhentian tetap menjadi pemberhentian sementara;
3) Memperkuat putusan pemberhentian tetap tanpa perubahan apapun;
k. Apabila Kongres/Kongres Luar Biasa membatalkan putusan pemberhentian tetap sebagaimana
yang dimaksud pada Pasal 8 Ayat 3.j.1), maka anggota yang bersangkutan sejak saat keputusan
Kongres/Kongres Luar Biasa tersebut kembali menjadi anggota Perkumpulan dan
Kongres/Kongres Luar Biasa wajib merehabilitasi anggota yang bersangkutan dengan Surat
Keputusan Pengurus Pusat pada kesempatan yang pertama Rapat Pengurus Pusat sejak
terbentuknya Pengurus Pusat hasil Kongres/Kongres Luar Biasa;
l. Keputusan pemberhentian tetap segera dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada Menteri
Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dengan tembusan kepada para Dewan, Pengurus
Daerah, Pengurus Cabang dan kepada yang bersangkutan;
m. Selama dalam pemberhentian tetap, anggota yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti
aktivitas Perkumpulan;
4. Segala ketentuan dan tata cara pemberhentian Anggota Biasa sebagaimana diuraikan diatas
berlaku pula untuk tata cara pemberhentian Anggota Luar Biasa maupun Anggota Kehormatan;
Bagian Kelima
HAK-HAK ANGGOTA
Pasal 9
HAK-HAK ANGGOTA
1. Anggota Biasa berhak untuk:
a. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, seminar dan kegiatan pendidikan lainnya guna meningkatkan
pengetahuannya;
b. Ikut aktif melaksanakan program kerja Perkumpulan dan memberikan dukungan serta kontribusi
positif demi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan;
c. Mengikuti kegiatan Perkumpulan;
d. Mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara dalam Kongres/Kongres Luar Biasa;
e. Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan, Pengurus Daerah, Pengurus
Cabang;
f. Mempunyai hak yang sama dalam memberikan saran, pendapat serta gagasan baru demi
kemajuan Perkumpulan.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk:
a. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, seminar dan kegiatan pendidikan lainnya guna
meningkatkan pengetahuannya;
b. Ikut aktif melaksanakan program kerja Perkumpulan dan memberikan dukungan serta kontribusi
positif demi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan;
c. Mengikuti kegiatan Perkumpulan;
d. Mengeluarkan pendapat dalam Kongres/Kongres Luar Biasa;
e. Mempunyai hak yang sama dalam memberikan saran, pendapat serta gagasan baru demi
kemajuan Perkumpulan;
f. Mengikuti kegiatan Perkumpulan;
3. Anggota Kehormatan berhak untuk:
a. Mengikuti kegiatan Perkumpulan;
b. Mengeluarkan pendapat dalam Kongres/Kongres Luar Biasa;
c. Mempunyai hak yang sama dalam memberikan saran, pendapat serta gagasan baru demi
kemajuan Perkumpulan;
4. Setiap anggota berhak juga untuk:
a. Mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari Perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen
mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan Perkumpulan serta bahan atau
dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan profesi
Konsultan Pajak, satu dan lain hal, dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dengan
Perkumpulan.
Bagian Keenam
KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 10
KEWAJIBAN ANGGOTA
1. Setiap Anggota Perkumpulan menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan dalam Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, Keputusan Kongres/Kongres Luar
Biasa, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi, Rapat Pengurus Pusat,
Keputusan Dewan, peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
Perkumpulan;
2. Setiap Anggota Perkumpulan berpartisipasi aktif dalam Perkumpulan;
3. Setiap Anggota Perkumpulan menjaga dan mempertahankan nama baik Perkumpulan;
4. Setiap Anggota Perkumpulan membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan serta sumbangan
lain yang ditetapkan oleh Perkumpulan, kecuali bagi Anggota Kehormatan;
5. Perselisihan sesama anggota Perkumpulan sedapat mungkin diselesaikan secara internal dan
diupayakan untuk tidak menggunakan pihak-pihak di luar Perkumpulan;
6. Setiap anggota hanya boleh menjadi anggota pada salah satu Cabang;
7. Setiap anggota menjadi anggota pada Cabang di wilayah ia berdomisili;
8. Seorang anggota yang pindah keluar daerah lain harus memberitahukan kepada Pengurus Cabang
yang bersangkutan tentang kepindahannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kepindahan;
9. Apabila di tempat baru belum ada Cabang, anggota tersebut harus memberitahukan tempat
tinggalnya yang baru kepada Pengurus Cabang yang terdekat;
10. Pengurus Cabang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan melaporkan secara tertulis
kepada Pengurus Pusat tentang kepindahan anggotanya;
11. Permohonan berhenti atas kemauan sendiri untuk Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa,
diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang yang bersangkutan;
12. Pengurus Cabang harus menyampaikan permohonan dimaksud pada Pasal 10 Ayat 11 kepada
Pengurus Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan
tertulis;
13. Pengurus Pusat memberikan keputusan pemberhentian sebagai anggota selambat-lambatnya
dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima surat dari Pengurus Cabang.
Bagian Ketujuh
BENTUK USAHA
Pasal 11
BENTUK USAHA
1. Pembukaan kantor Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Mempunyai Izin praktek Konsultan Pajak dari Instansi yang berwenang;
b. Menjadi Anggota Perkumpulan;
c. Mempunyai kantor;
d. Pemberitahuan keberadaan kantor Konsultan Pajak ke Pengurus Perkumpulan (Pusat dan
Cabang setempat) dengan melampirkan fotocopi NPWP dan surat izin praktek konsultan pajak.
2. Pembukaan kantor cabang Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Mempunyai kantor dan pegawai;
b. Ada NPWP cabang;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
c. Pemberitahuan keberadaan cabang tersebut ke Pengurus Perkumpulan cabang setempat
dengan melampirkan fotocopi NPWP cabang dan surat izin praktek konsultan pajak;
BAB III
ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN
Bagian Pertama
RAPAT ANGGOTA
Pasal 12
KONGRES
1. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat;
2. Kongres diadakan dengan undangan tertulis dari Pengurus Pusat;
3. Undangan Kongres harus dikirim sekurang-kuarangnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres dimulai.
Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Kongres;
4. Tema, acara, bahan/materi, petunjuk dan tata cara, serta tata tertib Kongres dipersiapkan oleh
Pengurus Pusat dengan tidak boleh menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan;
5. Peserta Kongres adalah:
a. Anggota Biasa;
b. Anggota Luar Biasa;
c. Anggota Kehormatan;
6. Ketentuan jumlah suara Anggota Biasa untuk ikut serta memberikan hak suaranya guna memilih
Ketua Umum dan Ketua Dewan adalah berdasarkan daftar hadir hari pertama Kongres, yang harus
dibacakan dan diverifikasi oleh Pimpinan Kongres pada akhir penutupan sidang hari pertama;
7. Hal-hal yang dibahas dalam Kongres, antara lain:
a. Pemilihan Ketua Umum dan para Ketua Dewan Perkumpulan;
b. Pemaparan visi dan misi oleh Calon Ketua Umum dan para Ketua Dewan;
c. Pengesahan pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat mengenai
pelaksanaan tugas selama masa jabatannya serta pertanggung-jawaban mengenai keuangan
Perkumpulan;
d. Pengesahan pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh para Dewan mengenai
pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya;
e. Usul-usul dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dan Anggota;
f. Penetapan garis-garis besar progam kerja Perkumpulan;
g. Penyusunan program kerja Perkumpulan;
h. Tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya;
i. Pengangkatan anggota Kehormatan, apabila dipandang perlu;
j. Pembahasan dan pembelaan dari Anggota atas pemberhentian tetap;
k. Pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah berjasa bagi kepentingan profesi
dan Perkumpulan apabila dipandang perlu;
l. Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik,
Standar Profesi Perkumpulan;
m. Menyampaikan daftar nama-nama Anggota yang belum membayar uang pangkal dan atau
uang iuran bulanan.
8. Pimpinan Kongres dipilih oleh Kongres dalam sidang yang di pimpin oleh Ketua Panitia Kongres;
9. Pemilihan Pimpinan Kongres dipilih dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila
dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak diperoleh keputusan, maka dilakukan
dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
Pemungutan suara secara tertulis dilakukan secara rahasia;
10. Pimpinan Kongres sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris;
11. Tata Tertib dan susunan acara Kongres yang telah dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 12 Ayat 4, diajukan oleh Pimpinan Kongres untuk mendapat persetujuan Kongres;
12. Setelah Pengurus Pusat dan para Dewan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada
Kongres dan telah disahkan oleh Kongres, maka Pimpinan Kongres menyatakan bahwa
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
kepengurusan Pengurus Pusat dan para Dewan dalam keadaan demisioner, dan kepengurusan
tersebut efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada
pengurus baru di Kongres;
13. Setiap keputusan Kongres harus dilakukan secara tertulis;
14. Hasil keputusan Kongres wajib disampaikan oleh Pengurus Pusat terpilih kepada: peserta,
Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak
Kongres ditutup;
15. Pada setiap Kongres sedapat mungkin diselenggarakan pembekalan dan penyegaran
pengetahuan untuk seluruh anggota Perkumpulan. Pembekalan dan penyegaran pengetahuan
merupakan bagian dari Pengembangan Profesional Berkelanjutan;
16. Pengurus Pusat dapat mengundang para pejabat di lingkungan instansi pusat dan daerah serta
badan-badan dan orang-orang tertentu untuk hadir dalam Kongres.
Pasal 13
KONGRES LUAR BIASA
1. Kongres Luar Biasa diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu dan atau mendesak:
a. Atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Pusat atau
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Cabang;
b. Atas dasar adanya kejadian luar biasa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 Ayat 5
Anggaran Rumah Tangga;
2. Ketentuan jumlah suara Anggota Biasa untuk ikut serta memberikan hak suaranya guna memilih
Ketua Umum dan atau Ketua Dewan adalah berdasarkan daftar hadir hari pertama saat dimulainya
Kongres Luar Biasa, yang harus dibacakan dan diverifikasi oleh Pimpinan Kongres pada akhir
penutupan sidang hari pertama;
3. Undangan Kongres Luar Biasa harus dikirim sekurang-kuarangnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres
Luar Biasa dimulai. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu
dan acara Kongres Luar Biasa;
4. Tema, acara, bahan/materi, petunjuk dan tata cara, serta tata tertib Kongres Luar Biasa
dipersiapkan oleh Pengurus Pusat dengan tidak boleh menyimpang dari Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
5. Kejadian luar biasa adalah karena:
a. Ketua Umum tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar, atau
Anggaran Rumah Tangga;
b. Ketua Umum berhalangan tetap;
c. Ketua Umum melaksanakan tindakan yang merugikan citra Perkumpulan atau melakukan
tindak pidana minimal 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. Dalam rangka perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik karena
situasi dan kondisi yang mendesak;
e. Dalam rangka pembubaran Perkumpulan.
6. Pimpinan Kongres Luar Biasa di pilih dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Panitia Kongres Luar
Biasa;
7. Pemilihan Pimpinan Kongres Luar Biasa dipilih dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak diperoleh keputusan, maka
dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau
lisan. Pemungutan suara secara tertulis dilakukan secara rahasia;
8. Pimpinan Kongres Luar Biasa sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris;
9. Tata Tertib dan susunan Kongres Luar Biasa yang telah dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 13 Ayat 4, diajukan oleh Pimpinan Kongres Luar Biasa untuk mendapat persetujuan;
10. Setiap keputusan Kongres Luar Biasa harus dilakukan secara tertulis;
11. Hasil keputusan Kongres Luar Biasa wajib disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada: peserta,
Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak
Kongres Luar Biasa ditutup.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Pasal 14
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL
1. Musyawarah Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum Kongres;
2. Musyawarah Kerja Nasional dilakukan dengan undangan tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu)
bulan sebelum pelaksanaan;
3. Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus
Cabang;
4. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional dilakukan secara musyawarah mufakat;
5. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan Musyawarah Kerja Nasional disetujui
lebih dari 1/2 (satu per dua) peserta Musyawarah Kerja Nasional yang hadir;
6. Setiap keputusan Musyawarah Kerja Nasional harus dilakukan secara tertulis;
7. Hasil keputusan Musyawarah Kerja Nasional wajib disampaikan kepada Pengurus Pusat, Pengurus
Daerah, Pengurus Cabang, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Musyawarah Kerja Nasional
ditutup;
8. Hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional, antara lain:
a. Evaluasi atas pelaksanaan program kerja;
b. Menyiapkan pelaksanaan Kongres/Kongres Luar Biasa;
c. Hal-hal lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan.
Pasal 15
RAPAT KOORDINASI
1. Rapat Koordinasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dihadiri Pengurus
Pusat, Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang;
2. Rapat Koordinasi diselenggarakan melalui undangan tertulis Pengurus Pusat;
3. Undangan disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Rapat
Koordinasi;
4. Rapat Koordinasi dipimpin oleh Ketua Pengurus Pusat atau salah seorang anggota Pengurus
Pusat yang ditunjuk;
5. Keputusan Rapat Koordinasi dilakukan secara musyawarah mufakat;
6. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Keputusan Rapat Koordinasi disetujui lebih dari 1/2
(satu perdua) peserta Rapat Koordinasi yang hadir;
7. Setiap keputusan Rapat Koordinasi harus dilakukan secara tertulis;
8. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi wajib disampaikan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Daerah,
Pengurus Cabang, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Rapat Koordinasi ditutup;
9. Hal-hal yang dibahas dalam Rapat Koordinasi, antara lain:
a. Evaluasi atas pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh Pengurus Pusat yang
berhubungan dengan Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang;
b. Hal-hal lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan.
Pasal 16
RAPAT PENGURUS PUSAT
1. Rapat Pengurus Pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat;
2. Rapat Pengurus Pusat diselenggarakan melalui undangan tertulis Pengurus Pusat;
3. Undangan Rapat Pengurus Pusat disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan Rapat Pengurus Pusat;
4. Rapat Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum atau salah seorang anggota Pengurus Pusat
yang ditunjuk;
5. Keputusan Rapat Pengurus Pusat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
6. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Pengurus Pusat disetujui lebih
dari 1/2 (satu perdua) peserta Rapat Pengurus Pusat yang hadir;
7. Setiap Rapat Pengurus Pusat harus dituangkan dalam Notulen;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
8. Setiap keputusan Rapat Pengurus Pusat harus dilakukan secara tertulis;
9. Hasil Rapat Pengurus Pusat dapat disampaikan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Daerah,
Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Pengurus Pusat ditutup.
Pasal 17
RAPAT
1. Yang termasuk dengan Rapat ini adalah: Rapat Pengurus Harian, Rapat Dewan dan Rapat lainnya;
2. Rapat diselenggarakan melalui undangan tertulis;
3. Undangan disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum rapat dimulai;
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Rapat atau salah seorang anggota Rapat yang ditunjuk;
5. Setiap hasil Rapat harus dituangkan dalam Notulen;
6. Hasil Rapat dapat disampaikan kepada Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah atau Pengurus
Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat ditutup.
Pasal 18
RAPAT PENGURUS DAERAH
1. Rapat Pengurus Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam setahun;
2. Undangan Rapat Pengurus Daerah disampaikan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum
pelaksanaan Rapat Pengurus Daerah;
3. Rapat Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua Pengurus Daerah atau salah seorang anggota
Pengurus Daerah yang ditunjuk dalam Rapat Pengurus Daerah;
4. Keputusan Rapat Pengurus Daerah dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
5. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Pengurus Daerah disetujui lebih
dari 1/2 (satu perdua) peserta Rapat Pengurus Daerah yang hadir;
6. Setiap Rapat Pengurus Daerah harus dituangkan dalam Notulen;
7. Setiap keputusan Rapat Pengurus Daerah harus dilakukan secara tertulis;
8. Hasil Rapat Pengurus Daerah dapat disampaikan kepada Pengurus Pusat, dan dapat ditembuskan
ke Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Pengurus Daerah ditutup;
Pasal 19
RAPAT PENGURUS DAERAH LUAR BIASA
1. Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa adalah rapat para anggota dari lingkup Pengurus Daerah itu
berada, dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu:
a. Oleh Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pengurus Daerah;
b. Atas permintaan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota, dimana Anggota tersebut
berada di dalam lingkup Pengurus Daerah;
c. Untuk pemilihan Ketua Pengurus Daerah, yang dihadiri oleh Anggota Perkumpulan, yang
berada di dalam lingkup Pengurus Daerah;
d. Usul-usul dari Pengurus Daerah, serta hal-hal yang dianggap penting.
2. Undangan Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
sebelum pelaksanaan Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa;
3. Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa dipimpin oleh Ketua Pengurus Daerah atau salah seorang
anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk;
4. Keputusan Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat;
5. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa
disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) peserta Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa yang hadir;
6. Setiap Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa harus dituangkan dalam Notulen;
7. Setiap keputusan Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa harus dilakukan secara tertulis;
8. Hasil Rapat Pengurus Daerah Luar Biasa dapat disampaikan kepada Pengurus Pusat, dan dapat
ditembuskan ke Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Pengurus
Daerah Luar Biasa ditutup;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Pasal 20
RAPAT PENGURUS CABANG
1. Rapat Pengurus Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang, sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam setahun;
2. Undangan Rapat Pengurus Cabang disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum
pelaksanaan Rapat Pengurus Cabang;
3. Rapat Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang atau salah seorang anggota
Pengurus Cabang yang ditunjuk;
4. Keputusan Rapat Pengurus Cabang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
5. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Pengurus Cabang disetujui lebih
dari 1/2 (satu perdua) peserta Rapat Pengurus Cabang yang hadir;
6. Setiap Rapat Pengurus Cabang harus dituangkan dalam Notulen;
7. Setiap keputusan Rapat Pengurus Cabang harus dilakukan secara tertulis;
8. Hasil Rapat Pengurus Cabang dapat disampaikan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Daerah
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Pengurus Cabang ditutup;
Pasal 21
RAPAT PENGURUS CABANG LUAR BIASA
1. Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa adalah rapat para anggota dari lingkup Pengurus Cabang itu
berada, dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu:
a. Oleh Pengurus Cabang setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pengurus Cabang;
b. Atas permintaan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Cabang;
c. Untuk pemilihan Ketua Pengurus Cabang;
d. Usul-usul dari Pengurus Cabang, serta hal-hal yang dianggap penting.
2. Undangan Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
sebelum pelaksanaan Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa;
3. Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang atau salah seorang
anggota Pengurus Cabang yang ditunjuk;
4. Keputusan Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat;
5. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa
disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) peserta Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa yang hadir;
6. Setiap Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa harus dituangkan dalam Notulen;
7. Setiap keputusan Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa harus dilakukan secara tertulis;
8. Hasil Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa dapat disampaikan kepada Pengurus Pusat, Pengurus
Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Pengurus Cabang Luar Biasa ditutup;
Bagian Kedua
KEPENGURUSAN
Pasal 22
PENGURUS PUSAT
1. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan merupakan pimpinan
tertinggi Perkumpulan;
2. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Rapat Anggota yang dilakukan di Kongres/Kongres
Luar Biasa;
3. Persyaratan untuk menjadi anggota Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:
a. Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan;
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
d. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik
Perkumpulan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;
e. Berkewarganegaraan Indonesia;
f. Memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi Konsultan Pajak;
g. Berdomisili di ibu kota Negara Republik Indonesia atau sekitarnya (Jabodetabek);
h. Tidak boleh merangkap jabatan organisasi partai politik atau organisasi profesi yang
dinyatakan terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia;
i. Khusus untuk Ketua Umum tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum atau nama
lainnya yang setara dengan Ketua Umum/Pucuk Pimpinan di: organisasi atau Perkumpulan,
organisasi atau Perkumpulan profesi lainnya, di organisasi partai politik;
j. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan Perkumpulan, termasuk menghadiri
rapat dan kegiatan Perkumpulan;
k. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Pusat;
4. Pengurus Pusat mempunyai tugas dan kewajiban:
a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dan dibebankan dalam
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Perkumpulan, serta keputusan yang
ditetapkan di Kongres/Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi,
Rapat Pengurus Pusat, rapat-rapat lainnya, serta melaksanakan Keputusan Dewan;
b. Bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Perkumpulan;
c. Melakukan segala usaha guna mencapai tujuan Perkumpulan;
d. Memberikan sanksi setelah mendapat rekomendasi Dewan Kehormatan berupa
pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap kepada Pengurus Pusat, Pengurus
Daerah, Pengurus Cabang yang mengelola keuangan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga
merugikan keuangan Perkumpulan, dan pemberhentian sementara sebagai Anggota;
e. Memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada anggota, apabila terdapat cukup
alasan yang meyakinkan bahwa tindakannya merugikan atau mencemarkan nama baik
Perkumpulan dan melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik
Perkumpulan setelah memperhatikan saran Dewan Kehormatan;
f. Mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota yang
dilaksanakan di Kongres/Kongres Luar Biasa;
g. Menyelenggarakan Rapat Anggota yang dilaksanakan di Kongres/Kongres Luar Biasa,
Musyawarah Kerja Naional, Rapat Koordinasi, Rapat Pengurus Pusat, dan rapat-rapat lain
yang dianggap perlu;
h. Mengesahkan dan atau membubarkan Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang;
i. Mengesahkan dan atau membubarkan panitia-panitia yang dibentuk oleh Pengurus Pusat;
j. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi di antara para anggota;
k. Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan;
l. Menjaga dan mengusahakan kerukunan dan kekompakan Perkumpulan;
m. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya
ilmu perpajakan;
n. Menyelenggarakan Ujian Sertifikat Konsultan Pajak melalui pembentukan Badan/Panitia
Penyelenggara Ujian Sertifikat Konsultan Pajak;
o. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan setiap tahun buku.
5. Badan/Panitia Ujian Sertifikat Konsultan Pajak, atau apapun namanya merupakan bagian dan
yang tak terpisahkan dari Perkumpulan;
6. Semua surat keluar yang ditujukan kepada pihak lainnya dikeluarkan oleh Pengurus Pusat,
ditandatangani oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Umum Perkumpulan, kecuali dibidang
keuangan maka ditandatangani oleh Ketua Umum bersama Bendahara Umum;
7. Ketua Umum sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Pengurus Pusat karena yang
bersangkutan tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik setelah mendengar pendapat Rapat
Pengurus Lengkap;
8. Ketua Umum sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Pengurus Daerah atau anggota
Pengurus Cabang karena yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik setelah
mendengar pendapat Rapat Pengurus Daerah atau Rapat Pengurus Cabang;
9. Ketua Umum sewaktu-waktu dapat menambah atau mengisi kekurangan atau kekosongan anggota
Pengurus Pusat setelah mendengar pendapat dari Rapat Pengurus Lengkap;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
10. Pengurus Pusat yang telah berakhir masa jabatannya tetap bertugas sampai diadakan serah
terima jabatan dengan Pengurus Pusat yang baru, dimana pelaksanaan serah terima tersebut
dilaksanakan di Kongres/Kongres Luar Biasa;
11. Serah terima jabatan sekurang-kurangnya meliputi:
a. Keuangan Perkumpulan;
b. Inventaris dan aset serta harta-harta milik Perkumpulan;
c. Kegiatan Perkumpulan yang sedang berjalan.
Pasal 23
PENGURUS DAERAH
1. Pengurus Daerah dipilih oleh Rapat yang dilakukan anggota Pengurus Daerah dan anggota yang
terdaftar di Cabang yang berada di wilayah area Pengurus Daerah;
2. Hasil Rapat pada Pasal 23 Ayat 1 wajib disampaikan oleh Pimpinan Rapat kepada Pengurus Pusat
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembentukan Pengurus Daerah untuk
mendapat pengesahan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat;
3. Pengurus Daerah ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat selambatlambatnya
2 (dua) bulan sejak tanggal laporan Pengurus Daerah diterima;
4. Pengurus Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang
Bendahara dan dapat dibantu oleh seorang atau lebih anggota Perkumpulan yang berdomisili
dalam wilayah Daerah tersebut;
5. Masa jabatan Pengurus Daerah adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
6. Persyaratan untuk menjadi anggota Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:
a. Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan;
b. Telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun,
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;
e. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik
Perkumpulan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;
f. Berkewarganegaraan Indonesia;
g. Memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi Konsultan Pajak;
h. Berdomisili ditempat kedudukan Pengurus Daerah;
i. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana minimal 5 (lima)
tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
j. Khusus untuk Ketua Pengurus Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum
atau nama lainnya yang setara dengan Ketua Umum/Pucuk Pimpinan di: organisasi atau
Perkumpulan, organisasi atau Perkumpulan profesi lainnya, di organisasi partai politik;
k. Tidak boleh merangkap jabatan organisasi partai politik atau organisasi profesi terlarang yang
dinyatakan terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia;
l. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan Perkumpulan, termasuk menghadiri
rapat dan kegiatan Perkumpulan;
m. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Daerah.
7. Pengurus Daerah mempunyai tugas dan kewajiban:
a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dan dibebankan dalam
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Perkumpulan, serta keputusan yang
ditetapkan di Kongres/Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi,
Rapat Pengurus Pusat, rapat-rapat lainnya, serta melaksanakan Keputusan Dewan;
b. Menjaga kelancaran jalannya Perkumpulan;
c. Melakukan segala usaha guna mencapai tujuan Perkumpulan;
d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberikan sanksi kepada anggota yang tidak
memenuhi kewajiban Perkumpulan setelah mendapat laporan dari Pengurus Cabang;
e. Melakukan tugas yang dibebankan Pengurus Pusat;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
f. Melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pengurus Pusat, serta tidak
melanggar dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Perkumpulan;
g. Melaksanakan seminar, atau lokakarya perpajakan, atau kegiatan lainnya sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam setahun, yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Pengurus Pusat
atau Pengurus Cabang;
h. Menyelenggarakan Rapat yang dianggap perlu;
i. Menjaga dan mengusahakan kerukunan dan kekompakan anggota;
j. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi di antara para anggota;
k. Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan;
l. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya
ilmu perpajakan;
m. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan Pengurus Daerah setiap tahun
buku;
8. Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat;
9. Dalam hal Ketua Pengurus Daerah Berhalangan Tidak Tetap, fungsi Ketua Pengurus Daerah
dilakukan oleh salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas yang di tunjuk oleh Ketua Pengurus
Daerah;
10. Apabila Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap:
a. Pengurus Pusat menunjuk salah seorang Pengurus Daerah setempat sebagai Pelaksana
Tugas Ketua Pengurus Daerah setempat, yang jangka waktu kepengurusannya paling lama
2 (dua) bulan;
b. Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Daerah setempat wajib mengadakan Rapat Anggota
untuk memilih Ketua Pengurus Daerah yang baru;
11. Hasil Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat 10.b dilaporkan kepada
Pengurus Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Anggota dilakukan
untuk mendapat pengesahan;
12. Atas usul Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dapat melakukan pembubaran Pengurus Daerah
dengan suatu Surat Keputusan;
13. Dalam keadaan tersebut pada Pasal 23 Ayat 12:
a. Pengurus Daerah diwajibkan melakukan likuidasi kekayaan Pengurus Daerah dan selanjutnya
menyerahkan kekayaan Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat;
b. Anggota Pengurus Daerah yang dibubarkan dapat menggabungkan diri ke Pengurus Daerah
yang terdekat.
14. Pengurus Daerah yang telah berakhir masa jabatannya tetap bertugas sampai diadakan serah
terima jabatan dengan Pengurus Daerah yang baru.
Serah terima jabatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, sekurang-kurangnya meliputi:
a. Keuangan Perkumpulan;
b. Inventaris Perkumpulan;
c. Kegiatan Perkumpulan yang sedang berjalan.
Pasal 24
PENGURUS CABANG
1. Pembentukan Pengurus Cabang dilakukan dalam rapat anggota cabang yang dihadiri oleh minimal
3 (tiga) orang yang memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa;
2. Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Cabang wajib dilaporkan oleh Pimpinan Rapat kepada
Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah (jika ada) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
tanggal pembentukan Pengurus Cabang untuk mendapat pengesahan Surat Keputusan Pengurus
Pusat;
3. Pengurus Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang
Bendahara dan dapat dibantu oleh seorang atau lebih anggota Perkumpulan yang berdomisili
dalam wilayah Cabang tersebut;
4. Pengurus Cabang ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat selambatlambatnya
2 (dua) bulan sejak tanggal laporan Pengurus Cabang diterima;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
5. Masa jabatan Pengurus Cabang 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
6. Wilayah Cabang disesuaikan dengan wilayah Kota atau Kabupaten;
7. Ketua Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat;
8. Persyaratan untuk menjadi anggota Pengurus Cabang adalah sebagai berikut:
a. Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan;
b. Telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;
e. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karen melanggar Kode Etik Perkumpulan
berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;
f. Berkewarganegaraan Indonesia;
g. Memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi Konsultan Pajak;
h. Berdomisili ditempat kedudukan Pengurus Cabang;
i. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana minimal 5 (lima)
tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
j. Khusus untuk Ketua Pengurus Cabang tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum
atau nama lainnya yang setara dengan Ketua Umum/Pucuk Pimpinan di: organisasi atau
Perkumpulan, organisasi atau Perkumpulan profesi lainnya, di organisasi partai politik;
k. Tidak boleh merangkap jabatan organisasi partai politik atau organisasi profesi terlarang yang
dinyatakan terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia;
l. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan Perkumpulan, termasuk menghadiri
rapat dan kegiatan Perkumpulan;
m. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Cabang.
9. Pengurus Cabang mempunyai tugas dan kewajiban:
a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dan dibebankan dalam
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Perkumpulan, serta keputusan yang
ditetapkan di Kongres/Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinas,
Rapat Pengurus Pusat, rapat-rapat lainnya, serta melaksanakan Keputusan Dewan dan
Keputusan Pengurus Daerah;
b. Menjaga kelancaran jalannya Perkumpulan;
c. Melakukan segala usaha guna mencapai tujuan Perkumpulan;
d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat dengan tembusan ke Pengurus Daerah untuk
memberikan sanksi kepada anggota yang tidak memenuhi kewajiban Perkumpulan;
e. Melakukan tugas yang dibebankan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah;
f. Melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pengurus Pusat, serta tidak
melanggar dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Perkumpulan;
g. Melaksanakan seminar, atau lokakarya perpajakan, atau kegiatan lainnya sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam setahun, yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Pengurus Pusat
atau Pengurus Daerah;
h. Menyelenggarakan Rapat yang dianggap perlu;
i. Menjaga dan mengusahakan kerukunan dan kekompakan anggota;
j. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi di antara para anggota;
k. Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan;
l. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya
ilmu perpajakan;
m. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus Cabang setiap tahun buku;
n. Memberikan pertanggung jawaban dihadapan Rapat Anggota;
o. Membuat laporan kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah apabila ada anggota tidak
memenuhi kewajiban Perkumpulan;
10. Dalam hal Ketua Pengurus Cabang Berhalangan Tidak Tetap, fungsi Ketua Pengurus Cabang
dilakukan oleh salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas yang di tunjuk oleh Ketua Pengurus
Cabang;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
11. Apabila Ketua Pengurus Cabang berhalangan tetap:
a. Pengurus Pusat menunjuk salah seorang Pengurus Cabang setempat sebagai Pelaksana
Tugas Ketua Pengurus Cabang setempat, yang jangka waktu kepengurusannya paling lama 2
(dua) bulan;
b. Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Cabang setempat wajib mengadakan Rapat Anggota untuk
memilih Ketua Pengurus Cabang yang baru;
12 Hasil Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat 11.b dilaporkan kepada
Pengurus Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Anggota dilakukan
untuk mendapat pengesahan;
13 Atas usul Pengurus Cabang, Pengurus Pusat dapat melakukan pembubaran Pengurus Cabang
dengan suatu Surat Keputusan;
14 Dalam keadaan tersebut pada Pasal 24 Ayat 13:
a. Pengurus Cabang diwajibkan melakukan likuidasi kekayaan Pengurus Cabang dan selanjutnya
menyerahkan kekayaan Pengurus Cabang kepada Pengurus Pusat;
b. Anggota Pengurus Cabang yang dibubarkan dapat menggabungkan diri ke Pengurus Cabang
yang terdekat.
15. Pengurus Cabang yang telah berakhir masa jabatannya tetap bertugas sampai diadakan serah
terima jabatan dengan Pengurus Cabang yang baru;
Serah terima jabatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, sekurang-kurangnya meliputi:
a. Keuangan Perkumpulan;
b. Inventaris Perkumpulan;
c. Kegiatan Perkumpulan yang sedang berjalan
16. Ketua Cabang setelah mendengar pendapat Rapat Anggota Cabang dapat mengusulkan kepada
Pengurus Pusat dengan tembusan ke Pengurus Daerah untuk memberhentikan anggota Pengurus
Cabang karena yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugas dengan baik;
17. Ketua Cabang setelah mendengar pendapat dari Rapat Pengurus Cabang, sewaktu-waktu dapat
menambah dan atau mengisi lowongan Pengurus Cabang;
18. Perubahan susunan Pengurus Cabang harus dilaporkan kepada Pengurus Pusat dengan
tembusan kepada Pengurus Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadi perubahan;
19. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pengurus Cabang berakhir, cabang
wajib mengadakan rapat anggota untuk memilih calon Ketua Cabang yang baru;
20. Apabila dalam waktu pada Pasal 24 Ayat 19 tersebut Rapat Anggota Cabang tidak dilakukan,
Pengurus Pusat dapat menunjuk Anggota Biasa dari cabang yang bersangkutan untuk
mengadakan rapat;
21. Hasil rapat pada Pasal 24 Ayat 20 wajib dilaporkan kepada Pengurus Pusat dengan tembusan ke
Pengurus Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal rapat diadakan untuk
mendapat pengesahan.
Pasal 25
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA UMUM
1. Calon Ketua Umum diajukan oleh Pengurus Cabang, berdasarkan Rapat Anggota.
Hasil Rapat Anggota harus disampaikan secara tertulis pada saat Pemilihan Ketua Umum;
2. Persyaratan menjadi Calon Ketua Umum:
a. Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan;
b. Pernah menjabat sebagai Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) periode kepengurusan;
c. Telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;
f. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik
Perkumpulan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;
g. Berkewarganegaraan Indonesia;
h. Memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi Konsultan Pajak;
i. Berdomisili di ibu kota Negara Republik Indonesia atau sekitarnya (Jabodetabek);
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
j. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan Perkumpulan, termasuk menghadiri
rapat dan kegiatan Perkumpulan;
k. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana minimal 5 (lima)
tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
l. Tidak menjabat sebagai Ketua Umum atau nama lainnya yang setara dengan Ketua
Umum/Pucuk Pimpinan di organisasi/Perkumpulan atau profesi lainnya atau organisasi partai
politik;
m. Tidak boleh merangkap jabatan organisasi partai politik atau organisasi profesi terlarang yang
dinyatakan terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia;
n. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Ketua Umum.
3. Ketua Umum dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota yang dilakukan di Kongres/Kongres Luara
Biasa;
4. Masa jabatan Ketua Umum 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Termasuk didalam
periode jabatan adalah jabatan yang diperoleh karena pergantian antar waktu;
5. Calon Ketua Umum baik langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan politik uang,
menjelekkan Calon Ketua Umum lainnya. Jika terbukti Calon Ketua Umum melakukan politik uang,
menjelekkan Calon Ketua Umum lainnya, maka Pimpinan Kongres membatalkan Calon Ketua
Umum tersebut;
6. Ketua Umum terpilih berhak menyusun keanggotaan Pengurus Pusat dan organ-organ tingkat
pusat lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diangkat sebagai Ketua
Umum terpilih;
7. Pelantikan Pengurus Pusat dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah
diangkat sebagai Ketua Umum terpilih;
8. Jika terjadi penggantian Ketua Umum oleh sebab luar biasa, maka masa jabatan Ketua Umum
yang baru adalah selama sisa waktu dari yang digantikan;
9. Ketua Umum mengesahkan dan atau membubarkan panitia atau badan yang dibentuk oleh
Pengurus Pusat setelah mendengarkan pendapat Rapat Pengurus Pusat dengan berdasarkan
pada Surat Keputusan;
10. Jika Ketua Umum berhalangan tetap, maka jabatan Ketua Umum dipilih di Kongres/Kongres Luar
Biasa atau diisi oleh Ketua yang ditunjuk Rapat Pengurus Pusat bersama Pengurus Daerah dan
Pengurus Cabang sampai dengan masa jabatan Ketua Umum berakhir, dengan memperhatikan
efisiensi waktu yang tersisa dari jabatan Ketua Umum tersebut;
11. Yang dimaksud dengan efisiensi waktu yang tersisa adalah:
a. Kurang dari ½ (satu per dua) masa jabatan, maka diisi oleh Ketua yang ditunjuk Rapat
Pengurus Pusat bersama Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang sampai dengan masa
jabatan Ketua Umum berakhir;
b. Lebih dari ½ (satu per dua) masa jabatan, maka dipilih melalui Kongres Luar Biasa.
Bagian Ketiga
DEWAN KEHORMATAN, DEWAN PEMBINA, DEWAN PAKAR
Pasal 26
DEWAN KEHORMATAN, DEWAN PEMBINA, DEWAN PAKAR
6. Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pakar dipilih di Kongres/Kongres
Luar Biasa, diajukan oleh Pengurus Cabang berdasarkan Rapat Anggota;
7. Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pakar dapat dipilih di
Musyawarah Kerja Nasional/Rapat Koordinasi/Rapat Pengurus Pusat , dikarenakan: Ketua Dewan
tersebut mengundurkan diri secara tertulis ataupun berhalangan tetap, sementara sisa waktu
sebagai Ketua Dewan masih banyak waktunya. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan jangka
waktu masa jabatan Ketua Dewan efisiensi dan efektifitas sisa waktu;
8. Para Ketua Dewan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender wajib menyampaikan susunan
pengurus dewan nya kepada Ketua Umum terpilih, sejak Ketua Dewan terpilih di Kongres/Kongres
Luar Biasa/Musyawarah Kerja Nasional/Rapat Koordinasi/Rapat Pengurus Pusat;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
9. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan tidak boleh merangkap sebagai Pengurus
Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, pengurus Badan/Panitia Ujian Sertifikat Konsultan
Pajak atau apapun namanya yang dibentuk oleh Perkumpulan;
10. Jika terjadi penggantian para Ketua Dewan oleh sebab luar biasa, maka masa jabatan Ketua
Dewan yang baru adalah selama sisa waktu dari yang digantikan.
Pasal 27
DEWAN KEHORMATAN
1. Dewan Kehormatan hanya dibentuk pada tingkat pusat;
2. Dewan Kehormatan:
c. Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
d. Ketua Dewan Kehormatan dipilih di Kongres/Kongres Luar Biasa untuk masa jabatan yang
sama dengan masa Masa jabatan Ketua Umum 5 (lima) tahun;
e. Terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Biasa, yaitu minimal: seorang Ketua, seorang
Wakil Ketua dan seorang Sekretaris, serta 2 (dua) anggota Dewan Kehormatan.
3. Pencalonan Ketua Dewan Kehormatan dilakukan atas dasar rekomendasi dari Pengurus Cabang;
4. Persyaratan untuk menjadi Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan adalah sebagai berikut:
a. Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan;
b. Telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan yang sah berdasarkan keputusan Dewan
Kehormatan;
e. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik
Perkumpulan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;
f. Berkewarganegaraan Indonesia;
g. Memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi Konsultan Pajak;
h. Berdomisili di ibu kota Negara Republik Indonesia atau sekitarnya (Jabodetabek);
i. Ketua Dewan Kehormatan tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum atau nama lainnya
yang setara dengan Ketua Umum/Pucuk Pimpinan di: organisasi atau Perkumpulan, organisasi
atau Perkumpulan profesi lainnya, di organisasi partai politik;
j. Tidak boleh merangkap jabatan organisasi partai politik atau organisasi profesi terlarang yang
dinyatakan terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia;
k. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan Perkumpulan, termasuk menghadiri
rapat dan kegiatan Perkumpulan;
l. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana minimal 5 (lima)
tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
m. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Dewan Kehormatan;
5. Dewan Kehormatan bertanggung jawab kepada Kongres/Kongres Luar Biasa sesuai tugas yang
diembannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan;
6. Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali;
7. Menyimpang dari Pasal 27 Ayat 2.b diatas, maka jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan
karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan kurang dari jumlah yang ditetapkan,
maka:
a. Dewan Kehormatan yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang;
b. Ketua Dewan Kehormatan dapat memilih anggota Dewan Kehormatan lainnya;
8. Teknis penunjukan dan pengangkatan Ketua Dewan Kehormatan yang berdasarkan rekomendasi
dari Pengurus Cabang adalah dapat dilakukan dengan cara:
a. Melalui Kongres/Kongres Luar Biasa, atau;
b. Musyawarah Kerja Nasional, atau;
c. Rapat Pengurus Pusat.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Dengan memperhatikan jangka waktu masa jabatan Dewan Kehormatan tersebut, efisiensi dan
efektifitas sisa waktu dari kepengurusan Dewan Kehormatan tersebut.
9. Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan dapat merangkap sebagai pengurus Badan/Panitia Ujian
Sertifikat Konsultan Pajak yang dibentuk oleh Perkumpulan, yang tugas dan fungsinya bukan
sebagai pelaksana teknis operasional Badan/Panitia Ujian Sertifikat Konsultan Pajak;
10. Dewan Kehormatan merupakan dewan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusankeputusan;
11. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Dewan Kehormatan berwenang untuk:
a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungannya dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, peraturan Perkumpulan yang sah dan standar
profesi Perkumpulan;
b. Memberikan peringatan secara tertulis maupun lisan kepada Anggota Perkumpulan yang
melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan pelanggaran
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, peraturan Perkumpulan yang sah dan
standar profesi Perkumpulan;
c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Daerah,
Pengurus Cabang, dan kepada Anggota Perkumpulan tersebut;
d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemberhentian sementara sampai ke
pemberhentian tetap dari anggota Perkumpulan yang melakukan pelanggaran Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, peraturan Perkumpulan yang sah;
e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Kode Etik, peraturan Perkumpulan yang sah dan standar profesi Perkumpulan.
12. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan dapat mengadakan pertemuan
dengan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang;
13. Dewan Kehormatan dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan
secara tertulis dari Anggota Perkumpulan atau dari orang lain dengan bukti meyakinkan bahwa
telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan
Perkumpulan yang sah;
14. Dewan Kehormatan setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran atau setelah menerima
pengaduan, wajib memanggil anggota Perkumpulan yang bersangkutan untuk memastikan
terjadinya pelanggaran dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk
memberikan penjelasan dan pembelaan;
15. Dewan Kehormatan diwajibkan untuk memberitahukan tentang ada tidaknya pelanggaran
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan yang sah kepada
Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang secara tertulis;
16. Dewan Kehormatan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut membuat risalah;
17. Dewan Kehormatan diwajibkan memberikan keputusan selambat-lambatnya dalam waktu 90
(sembilan puluh) hari kerja setelah pengaduan atau 7 (tujuh) hari kerja setelah pertemuan terakhir
mengambil keputusan dilakukan;
18. Rapat Dewan Kehormatan adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh
jumlah anggota, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) anggota
dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah;
19. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, Dewan Kehormatan harus:
a. Tetap menghormati dan menjungjung tinggi martabat Anggota yang bersangkutan;
b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.
20. Masukan yang diberikan Dewan Kehormatan kepada Ketua Umum dapat dilakukan secara tertulis
maupun lisan;
21. Biaya operasional Dewan Kehormatan menjadi tanggung jawab Perkumpulan;
Pasal 28
DEWAN PEMBINA
1. Dewan Pembina hanya dibentuk pada tingkat pusat;
2. Dewan Pembina:
a. Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
b. Ketua Dewan Pembina dipilih di Kongres/Kongres Luar Biasa untuk masa jabatan yang sama
dengan masa kepengurusan Ketua Umum;
c. Terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Biasa, yaitu minimal: seorang Ketua, seorang
Wakil Ketua dan seorang Sekretaris, serta 2 (dua) anggota Dewan Pembina.
3. Pencalonan Ketua Dewan Pembina dilakukan atas dasar rekomendasi dari Pengurus Cabang;
4. Persyaratan untuk menjadi Ketua dan anggota Dewan Pembina adalah sebagai berikut:
a. Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan;
b. Telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan yang sah berdasarkan keputusan Dewan
Kehormatan;
e. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik
Perkumpulan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;
f. Berkewarganegaraan Indonesia;
g. Memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi Konsultan Pajak;
h. Berdomisili di ibu kota Negara Republik Indonesia atau sekitarnya (Jabodetabek);
i. Ketua Dewan Pembina tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum atau nama lainnya yang
setara dengan Ketua Umum/Pucuk Pimpinan di: organisasi atau Perkumpulan, organisasi atau
Perkumpulan profesi lainnya, di organisasi partai politik;
j. Tidak boleh merangkap jabatan organisasi partai politik atau organisasi profesi terlarang yang
dinyatakan terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia;
k. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan Perkumpulan, termasuk menghadiri
rapat dan kegiatan Perkumpulan;
l. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana minimal 5 (lima)
tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
m. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Dewan Pembina;
5. Dewan Pembina bertanggung jawab kepada Kongres/Kongres Luar Biasa sesuai tugas yang
diembannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan;
6. Para anggota Dewan Pembina yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali;
7. Menyimpang dari Pasal 28 Ayat 2.b diatas, maka jika selama masa jabatan Dewan Pembina
karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Pembina kurang dari jumlah yang ditetapkan,
maka:
a. Dewan Pembina yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang;
b. Ketua Dewan Pembina dapat memilih anggota Dewan Pembina lainnya;
8. Teknis penunjukan dan pengangkatan Ketua Dewan Pembina yang berdasarkan rekomendasi dari
Pengurus Cabang adalah dapat dilakukan dengan cara:
a. Melalui Kongres/Kongres Luar Biasa, atau;
b. Musyawarah Kerja Nasional, atau;
c. Rapat Pengurus Pusat.
Dengan memperhatikan jangka waktu masa jabatan Dewan Pembina tersebut, efisiensi dan
efektifitas sisa waktu dari kepengurusan Dewan Pembina tersebut.
9. Ketua dan Anggota Dewan Pembina dapat merangkap sebagai pengurus Badan/Panitia Ujian
Sertifikat Konsultan Pajak yang dibentuk oleh Perkumpulan, yang tugas dan fungsinya bukan
sebagai pelaksana teknis operasional Badan/Panitia Ujian Sertifikat Konsultan Pajak;
10. Dewan Pembina merupakan dewan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusankeputusan;
11. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Dewan Pembina berwenang untuk memberikan
dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Standar Profesi, Program Kerja pada tingkat pusat, kepada Pengurus Pusat;
12. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Pembina dapat mengadakan pertemuan
dengan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
13. Rapat Dewan Pembina adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh jumlah
anggota, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah;
14. Masukan yang diberikan Dewan Pembina kepada Ketua Umum Perkumpulan dapat diberikan
secara tertulis maupun lisan;
15. Biaya operasional Dewan Pembina menjadi tanggung jawab Perkumpulan.
Pasal 29
DEWAN PAKAR
1. Dewan Pakar hanya dibentuk pada tingkat pusat;
2. Dewan Pakar:
a. Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
b. Ketua Dewan Pakar dipilih di Kongres/Kongres Luar Biasa untuk masa jabatan yang sama
dengan masa kepengurusan Ketua Umum;
c. Terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Biasa, yaitu minimal: seorang Ketua, seorang
Wakil Ketua dan seorang Sekretaris, serta 2 (dua) anggota Dewan Pakar;
3. Pencalonan Ketua Dewan Pakar dilakukan atas dasar rekomendasi dari Pengurus Cabang;
4. Persyaratan untuk menjadi Ketua dan Anggota Dewan Pakar adalah sebagai berikut:
a. Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan;
b. Telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, peraturan Perkumpulan yang sah berdasarkan keputusan Dewan
Kehormatan;
e. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik
Perkumpulan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan;
f. Berkewarganegaraan Indonesia;
g. Memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi Konsultan Pajak;
h. Berdomisili di ibu kota Negara Republik Indonesia atau sekitarnya (Jabodetabek);
i. Ketua Dewan Pakar tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum atau nama lainnya yang
setara dengan Ketua Umum/Pucuk Pimpinan di: organisasi atau Perkumpulan, organisasi atau
Perkumpulan profesi lainnya, di organisasi partai politik;
j. Tidak boleh merangkap jabatan organisasi partai politik atau organisasi profesi terlarang yang
dinyatakan terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia
k. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan Perkumpulan, termasuk menghadiri
rapat dan kegiatan Perkumpulan;
l. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana minimal 5 (lima)
tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap
m. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Dewan Pakar;
5. Dewan Pakar bertanggung jawab kepada Kongres/Kongres Luar Biasa sesuai tugas yang
diembannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Perkumpulan;
6. Para anggota Dewan Pakar yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali;
7. Ketua dan Anggota Dewan Pakar dapat merangkap sebagai pengurus Badan/Panitia Ujian
Sertifikat Konsultan Pajak yang dibentuk oleh Perkumpulan, yang tugas dan fungsinya bukan
sebagai pelaksana teknis operasional Badan/Panitia Ujian Sertifikat Konsultan Pajak;
8. Menyimpang dari Pasal 29 Ayat 2.b diatas, maka jika selama masa jabatan Dewan Pakar karena
suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Pakar kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka:
a. Dewan Pakar yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang;
b. Ketua Dewan Pakar dapat memilih anggota Dewan Pakar lainnya;
9. Teknis penunjukan dan pengangkatan Ketua Dewan Pakar yang berdasarkan rekomendasi dari
Pengurus Cabang adalah dapat dilakukan dengan cara:
a. Melalui Kongres/Kongres Luar Biasa, atau;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
b. Musyawarah Kerja Nasional, atau;
c. Rapat Pengurus Pusat.
Dengan memperhatikan jangka waktu masa jabatan Dewan Pakar tersebut, efisiensi dan efektifitas
sisa waktu dari kepengurusan Dewan Pakar tersebut.
10. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pakar dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus
Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang;
11. Masukan yang diberikan Dewan Pakar kepada Ketua Umum Perkumpulan dapat diberikan secara
tertulis maupun lisan;
12. Biaya operasional Dewan Pakar menjadi tanggung jawab Perkumpulan.
BAB IV
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 30
PEMUNGUTAN SUARA
1. Semua keputusan yang diambil sedapat mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mencapai mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana tersebut pada Pasal 30
Ayat 1 tidak diperoleh keputusan, maka dilakukan pemungutan suara berdasarkan keputusan
Rapat Anggota yang dilakukan di Kongres/Kongres Luar Biasa;
3. Apabila pada pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama banyaknya dengan
jumlah suara yang tidak setuju, maka Ketua Kongres/Kongres Luar Biasa mempunyai hak
memutuskan;
4. Dalam pemungutan suara, yang mempunyai hak suara hanya Anggota Biasa;
5. Setiap Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara;
6. Pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan;
7. Pemungutan suara mengenai diri seseorang diambil secara tertulis dan rahasia;
8. Ketentuan jumlah suara Anggota Biasa untuk ikut serta memberikan hak suaranya guna memilih
Ketua Umum, para Ketua Dewan adalah berdasarkan daftar hadir hari pertama saat dimulainya
Kongres/Kongres Luar Biasa;
9. Peserta Peninjau tidak diperbolehkan hadir dalam pemungutan suara pemilihan Ketua Umum, para
Ketua Dewan.
BAB V
LAMBANG
Pasal 31
LAMBANG
1. Lambang Perkumpulan dipergunakan pada:
a. Bendera;
b. Jaket;
c. Vandel;
d. Lencana;
e. Dan benda-benda lain yang menunjukkan indentitas Perkumpulan.
2. Bentuk, warna dan penjelasan Lambang Perkumpulan ditetapkan oleh Kongres/Kongres Luar
Biasa;
3. Lambang Perkumpulan adalah sebagaimana terlampir dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BAB VI
KEKAYAAN DAN PEMBUKUAN
Pasal 32
KEKAYAAN DAN PEMBUKUAN
1. Kekayaan Perkumpulan bersumber dari:
a. Iuran Anggota, terdiri dari uang pangkal dan uang iuran bulanan;
b. Sumbangan-sumbangan dari anggota-anggota Perkumpulan, badan-badan pemerintah dan
swasta dan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat;
c. Hibah dan Hibah Wasiat dari anggota-anggota Perkumpulan, badan-badan pemerintah dan
swasta dan pihak lain;
d. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Perkumpulan, seperti seminar, pelatihan, lokakarya, diskusi,
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan yang sejenis sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan
Perkumpulan;
3. Ketentuan mengenai Iuran Anggota:
a. Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat;
b. Pengurus Cabang diwajibkan untuk menyerahkan sebagian dari uang pangkal dan uang iuran
bulanan yaitu sebesar 25% (dua puluh lima) persen kepada Pengurus Daerah dan sebesar
25% (dua puluh lima) persen kepada Pengurus Pusat;
4. Ketentuan mengenai sumbangan-sumbangan, hibah dan hibah wasiat serta usaha-usaha yang
dilakukan oleh Perkumpulan akan diputuskan oleh Pengurus Pusat;
5. Pengurus Pusat mempertanggung jawabkan keuangan kepada Kongres/Kongres Luar Biasa;
6. Keuangan harus dikelolah dengan baik, efisien dan transparan;
7. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan
Pengurus Cabang wajib membuat rancangan anggaran untuk tahun berikutnya, dan rancangan
anggaran tersebut harus disahkan oleh Rapat Pengurus;
8. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang membuat laporan keuangan selambatlambatnya
3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir;
9. Laporan keuangan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang disahkan oleh masing-masing Rapat
Anggota setelah diaudit oleh Tim verifikasi yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh
Rapat Pengurus;
10. Laporan Keuangan Pengurus Pusat disahkan dalam Rapat Pengurus Lengkap setelah di audit
oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Lengkap;
11. Surat-surat yang berhubungan dengan keuangan ditanda tangani:
a. Pada Pengurus Pusat oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum;
b. Pada Pengurus Daerah oleh Ketua Pengurus Daerah dan Bendahara;
c. Pada Pengurus Cabang oleh Ketua Pengurus Cabang dan Bendahara.
12. Pengurus Pusat mempertanggung jawabkan keuangan kepada Rapat Anggota yang dilakukan di
Kongres/Kongres Luar Biasa;
13. Pengurus Daerah mempertanggungjawabkan keuangan kepada Pengurus Pusat setelah mendapat
pengesahan dalam Rapat Anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Laporan Keuangan
disahkan;
14. Pengurus Cabang mempertanggungjawabkan keuangan kepada Pengurus Pusat dengan
tembusan ke Pengurus Daerah setelah mendapat pengesahan dalam Rapat Anggota selambatlambatnya
1 (satu) bulan setelah laporan keuangan disahkan;
15. Apabila terdapat indikasi pengelolaan keuangan Daerah atau Cabang dikelolah tidak sesuai
dengan ketentuan dimaksud Pasal 32 Ayat 13 atau 14, maka Pengurus Pusat menunjuk Tim
Verifikasi untuk menindak lanjuti;
16. Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Biasa wajib melunasi uang pangkal dan uang iuran
bulanan;
17. Besarnya uang pangkal dan iuran bulanan ditetapkan oleh Pengurus Pusat;
18. Penyerahan uang iuran bulanan tersebut pada Pasal 32 Ayat 17 dilakukan untuk masa 3 (tiga)
bulanan masing-masing pada bulan April, Juli, Oktober dan Januari;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
19. Hasil bersih penyelenggaraan seminar, lokakarya atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh:
a. Pengurus Daerah, maka Pengurus Pusat memperoleh sebesar 20% (dua puluh persen);
b. Pengurus Cabang, maka Pengurus Pusat memperoleh sebesar 10% (sepuluh persen), dan
Pengurus Daerah 10% (sepuluh persen);
20. Penyerahan uang sebagaimana tersebut pada Pasal 32 Ayat 19 dilakukan selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah pelaksanaan seminar, lokakarya atau kegiatan lainnya;
21. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan
3 (tiga) bulan berturut-turut diperingatkan secara tertulis yang disampaikan melalui pos tercatat
atau kurier sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengurus Cabang dan apabila tidak diindahkan dilakukan
teguran tertulis oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang (bagi Pengurus Cabang yang tidak
memiliki Pengurus Daerah);
22. Apabila peringatan dan teguran tertulis sebagaimana tersebut pada Pasal 32 Ayat 21 tidak
diindahkan dan uang iuran bulanan yang tidak dilunasi telah mencapai 6 (enam) bulan berturutturut
kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara
oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Daerah sampai yang bersangkutan melunasinya;
23. Pengurus Daerah yang mengelola keuangan, hasil seminar, lokakarya atau kegiatan yang tidak
sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat 19 ditegur secara tertulis oleh Pengurus
Pusat;
24. Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Ayat 23 tidak diindahkan kepada
yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara sampai
dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;
25. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada
Pasal 32 Ayat 24 yang bersangkutan tetap tidak memenuhi kewajibannya, kepada yang
bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian tetap;
26. Seseorang yang keanggotaannya berakhir karena alasan apapun harus melunasi tunggakan
iurannya kecuali karena meninggal dunia.
BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 33
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
4. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah berdasarkan Rapat Anggota di Kongres/Kongres
Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
Perkumpulan, dan Kongres/Kongres Luar Biasa dapat mengambil keputusan yang sah apabila
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang diberikan dengan sah
dalam Kongres/Kongres Luar Biasa;
5. Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Kongres/Kongres Luar Biasa diundur untuk
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, kuorum tidak
juga tercapai, maka Kongres/Konges Luar Biasa berwenang mengambil keputusan yang sah
mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota yang hadir, asal saja
keputusan itu disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang diberikan
dengan sah dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
KETENTUAN PERALIHAN
1. Perkara-perkara pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga yang belum diperiksa dan belum
diputus sebelum Anggaran Rumah Tangga ini berlaku, akan diperiksa dan diputus berdasarkan
Anggaran Rumah Tangga yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi;
2. Atas hal-hal tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan oleh
Pengurus Pusat setelah disetujui Rapat Pengurus Lengkap, sifatnya hanya melengkapi dan tidak
boleh bertentangan dengan isi dan peraturan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan, dan Anggaran
Rumah Tangga Perkumpulan.
Pasal 35
KETENTUAN PENUTUP
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2009
Tim Ad-Hock AD-ART Hasil Kongres IX IKPI di Batam:
10. Fidel, SE., SH., MM., MH (Ketua merangkap Anggota)
11. Dr. Ir. Abd. Asri Harahap, SE., MM (Anggota)
12. Drs. Suradi Toha, MM (Anggota)
13. Budianto Widjaja, SE., MBA (Anggota)
14. Sistomo, Ak., MM (Anggota)
15. Sri Wahyuni Sujono, BBA., SH (Anggota)
16. DR. Muchtar Tumin, SK, MSc (Anggota)
17. Drs. Abroni Nasution (Anggota)
18. Ir. Herman Purnawan, SH., M.Si., MBA (Anggota)
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
5. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
6. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.
7. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
9. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disc, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
10. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakansebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.
11. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
12. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
13. Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
14. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
15. Penghasilan Kena Pajak Tidak Dapat Dihitung adalah Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan Kena Pajak dengan prosedur sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan.
16. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
17. Pemeriksaan ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya.
18. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
19. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
20. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

1. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
2. luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;
3. temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
4. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau lebih anggota tim;
5. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti peterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
6. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
7. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;
8. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
9. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
10. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan yaitu :

a.

Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.

b.

Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai : 1) Penugasan Pemeriksaan; 2) Identitas Wajib Pajak; 3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan; 5) Data/informasi yang tersedia; 6) Buku dan dokumen yang dipinjam; 7) Materi yang diperiksa; Uraian hasil Pemeriksaan; 9) Ikhtisar hasil Pemeriksaan; 10) Penghitungan pajak terutang; 11) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :

1. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
2. tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Pemeriksa Pajak yang melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain juga harus memenuhi standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

1. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
2. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;
3. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim;
4. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;
5. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
6. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
7. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain digunakan sebagai dasar penerbitan surat keputusan atau sebagai bahan masukan untuk pembuatan keputusan.

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan ini yang antara lain berupa Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1. Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini belum selesai, Pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:
1. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
2. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
3. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1
adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1)
Yang menjadi subjek pajak adalah:
a.
1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak;
b.badan; dan
c. bentuk usaha tetap.
(1a
)
Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan
subjek pajak badan.
(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
(3)
Subjek pajak dalam negeri adalah:
1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat
untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari
badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
(4)
Subjek pajak luar negeri adalah:
1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
dan
2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia, yang dapat berupa:
1. tempat kedudukan manajemen;
2. cabang perusahaan;
3. kantor perwakilan;
4. gedung kantor;
5. pabrik;
6. bengkel;
7. gudang;
8. ruang untuk promosi dan penjualan;
9. pertambangan dan penggalian sumber alam;
10.wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
11.perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan;
12.proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
13.pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan
lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
14.orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
15.agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di
Indonesia; dan
16.komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan
oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3
(1
)
Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara
asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat
tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia
tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta
negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan
2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari
iuran para anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c,
dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau
pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
(2
)
Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan
ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf
d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l,
huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1
)
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali
yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan
badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran
tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10.penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11.keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12.keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13.selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14.premi asuransi;
15.iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib
Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16.tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17.penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18.imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19.surplus Bank Indonesia.
(2
)
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang
negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang
pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal
pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa
konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya,
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(3
)
Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
a.
1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh
penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang
berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi,
atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara
pihak-pihak yang bersangkutan;
b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
d.
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang
diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib
Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15;
e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
f.
dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak
dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan
modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang
menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling
rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri
Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g,
dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
i.
bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak
terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit
penyertaan kontrak investasi kolektif;
j. dihapus;
k.
penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari
badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan
syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam
sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
dan
2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
m.
sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang
pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)
tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
n.
bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib
Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf,
yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 6
(1
)
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan, termasuk:
1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,
gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas
pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam
perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada
Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi
pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai
penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau
adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang
tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang
tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;
9. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah;
10.sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11.biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah;
12.sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13.sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
(2
)
Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat
kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya
berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
(3
)
Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan
Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1
)
Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
1. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib
Pajak orang pribadi;
2. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak
yang kawin;
3. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk
seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
4. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota
keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
(2
)
Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun
pajak atau awal bagian tahun pajak.
(3
)
Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1
)
Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada
awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang
belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai
penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau
diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan
pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota
keluarga lainnya.
(2
)
Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
1. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
2. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan; atau
3. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya
sendiri.
(3
)
Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak
berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi
oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
(4
) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal
9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1
)
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen
yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil
usaha koperasi;
2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu,
atau anggota;
3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan
konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri
untuk usaha pengolahan limbah industri,
yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;
4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi
bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi
kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam
bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh
pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah
tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
6. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada
pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
yang dilakukan;
7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima
oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
8. Pajak Penghasilan;
9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang
yang menjadi tanggungannya;
10.gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham;
11.sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda
yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2
)
Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan
dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal
11A.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1)
Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan
harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan
hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama
besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan,
dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung
dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai
sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam
proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
(4)
Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan
mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
(5)
Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan
penilaian kembali aktiva tersebut.
(6)
Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan
sebagai berikut:
Kelompok Harta
Berwujud
Masa
Manfaat
Tarif Penyusutan
sebagaimana
dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
I. Bukan
bangunan
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20
tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
II. Bangunan
Permanen
Tidak
Permanen
20 tahun
10
tahun
5%
10%
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan
dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(8)
Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut
dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima
atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
(9)
Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan
pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
(10
)
Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut
tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
(11
)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
10.Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11A
(1)
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya
termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah
(goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama
besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara
menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa
manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(1a
)
Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(2)
Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
Kelompok
Harta
Tak Berwujud
Masa
Manfaat
Tarif Amortisasi
berdasarkan
metode
Garis
Lurus
Saldo
Menurun
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
(3)
Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada
tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2).
(4)
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan
menggunakan metode satuan produksi.
(5)
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat
(4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan
produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
(6)
Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2).
(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian
dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya
pengalihan tersebut.
(8)
Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut
tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11.Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1
)
Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan
disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2
)
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran
brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal
Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3
)
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata
cara perpajakan.
(4
)
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur
Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5
)
Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya
menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau buktibukti
pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6
) Dihapus.
(7
)
Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
12.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1
)
Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu
tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
(2
)
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(3
)
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan
cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan
memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf g.
(4
)
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam
suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan
penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
13.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7)
diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan
ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1)
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5%
(lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
15%
(lima belas
persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
25%
(dua puluh
lima
persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
30%
(tiga puluh
persen)
2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh
delapan persen).
(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling
rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2a
)
Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang
mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
(2b
)
Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat
puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima
persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(2c
)
Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
(2d
)
Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan
Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
(5)
Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak
dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak
jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan
pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh
dihitung 30 (tiga puluh) hari.
(7)
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana
tersebut pada ayat (1).
14.Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a)
dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18
(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara
utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam
negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual
sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima
puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
2. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal
paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
(3)
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan
pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena
Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai
dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan
menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan
kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
(3a
)
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama
dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu
periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode
tertentu tersebut berakhir.
(3b
)
Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau
badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai
pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan
mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran
penetapan harga.
(3c
)
Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose
company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan
pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau
bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai
penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau
bentuk usaha tetap di Indonesia.
(3d
)
Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja
yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan
seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam
bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
(3e
)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4)
Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1)
huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%
(dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan
penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih;
atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di
bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/
atau ke samping satu derajat.
(5) Dihapus.
15.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1
)
Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor
penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena
perkembangan harga.
(2
)
Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak
tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
16.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan
ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
(1)
Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama
dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
wajib dilakukan oleh:
1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan
pegawai;
2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan
nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan
suatu kegiatan.
(2)
Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)
Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah
penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
(4)
Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak
adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan
pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(5)
Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan
Pemerintah.
(5a
)
Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang
tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(6) Dihapus.
(7) Dihapus.
(8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga
Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
(1
)
Menteri Keuangan dapat menetapkan:
1. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas
penyerahan barang;
2. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang
tergolong sangat mewah.
(2
)
Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(3
)
Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak
yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif
yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18.Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g
dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek
pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh
pihak yang wajib membayarkan:
1. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
2. dihapus;
3. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(1a
)
Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi
100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka
2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima
oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
4. dihapus;
5. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
6. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
7. dihapus; dan
8. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang
berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
19.Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
(1
)
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan
Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
(2
)
Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang
dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang
berdasarkan Undang-undang ini.
(3
)
Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan
sebagai berikut:
1. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan
sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas
tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
2. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak
adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut
bertempat kedudukan atau berada;
3. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara
tempat harta tersebut terletak;
4. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara
tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau
berada;
5. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
6. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta
dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat
lokasi penambangan berada;
7. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
8. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap
adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
(4
)
Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
(5
)
Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan
atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan
jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
(6
)
Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
20.Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus,
serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1)
Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta
Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
(2)
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk
bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
(3) Dihapus.
(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu,
besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku
mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
(5) Dihapus.
(6)
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak
dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat
batas waktu yang ditentukan;
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan;
5. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang
mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
dan
6. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
(7)
Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
1. Wajib Pajak baru;
2. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan
Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus
membuat laporan keuangan berkala; dan
3. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma
tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
(8)
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah
berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(8a
) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
(9) Dihapus.
21.Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2)
sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a),
serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek
pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong
pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
1. dividen;
2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang;
3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. hadiah dan penghargaan;
6. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
8. keuntungan karena pembebasan utang.
(1a
)
Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima
manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).
(2)
Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam
Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di
Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong
pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(2a
)
Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4)
Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai
pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di
Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
(5)
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat
final, kecuali:
1. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan
huruf c; dan
2. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar
negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
22.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus
dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
23.Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31A
(1
)
Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di
daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas
perpajakan dalam bentuk:
1. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman
yang dilakukan;
2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
3. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
4. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar
10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku
menetapkan lebih rendah.
(2
)
Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang
mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
24.Pasal 31B dihapus.
25.Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31C
(1
)
Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal
21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan
20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
(2
) Dihapus.
26.Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31D
Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha
panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 31E
(1
)
Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh
persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
(2
)
Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
27.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini
dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
28.Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 32B
Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan
di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
29.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal II
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
1. UMUM
1.
Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku
sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung
tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan
merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2.
Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi
serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang
tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan
pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.
3.
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip
perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta
peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self
assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini
adalah sebagai berikut:
1. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
2. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
3. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
4. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan
5. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam
menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman
modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang
mendapat prioritas.
4.
Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan meliputi pokok-pokok sebagai
berikut:
1. dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan
objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak
dalam hal lainnya;
2. dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negera-negara lain, mengedepankan prinsip
keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya
usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan
yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta
penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih
proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan
3. untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem self assessment tetap
dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata
cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak
dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak orang pribadi
yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan
batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas
dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib
Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.
2. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh
penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam
Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat
pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban
pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun
kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12
(dua belas) bulan.
Angka 2
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada
di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi
sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti,
menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan
warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti
dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari
warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
Huruf b
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.
Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan
subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap
unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan
sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh
penghasilan merupakan subjek pajak.
Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan,
perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan yang sama.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak
luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak
apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi
Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.
Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi
Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang
bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan
yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan
pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi
yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak
luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:
1. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima
atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib
Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari
sumber penghasilan di Indonesia;
2. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan
tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan
penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
3. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang
terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena
kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban
perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib
Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan
Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan.
Ayat (3)
Huruf a
Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri
adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia.
Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di
Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal
di Indonesia.
Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia ditimbang menurut keadaan.
Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh
jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi
subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri
dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris.
Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya,
warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak.
Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih
kepada ahli waris.
Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi
sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia,
tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud
melekat pada objeknya.
Ayat (4)
Huruf a dan huruf b
Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang
bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang
dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik
melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri.
Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap
maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui
bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, statusnya tetap
sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap
tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak
luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia.
Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui
bentuk usaha tetap maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung
kepada subjek pajak luar negeri tersebut.
Ayat (5)
Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha
(place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung
termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen
elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki,
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk
menjalankan aktivitas usaha melalui internet.
Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia.
Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku
agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama
orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat
kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak
dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang
pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai
kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya
bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.
Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar
Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila
perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di
Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa
yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu
diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau
bertempat kedudukan di Indonesia.
Ayat (6)
Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting
untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi
pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau
badan tersebut.
Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan
ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan
tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada
pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam
menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut,
antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat
menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk
memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.
Angka 3
Pasal 3
Ayat (1)
Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing
beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat
lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili
negaranya.
Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku
apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka
adalah Warga Negara Indonesia.
Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh
penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka
ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain
tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 4
Ayat (1)
Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam
pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari
manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah
kekayaan Wajib Pajak tersebut.
Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan
adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan
kemampuan ekonomis.
Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk
ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan
rutin dan pembangunan.
Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib
Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti
gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan,
pengacara, dan sebagainya;
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak,
seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak
yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan
dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.
Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka
semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak
digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian,
apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian,
kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi
horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian,
apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final
atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh
digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.
Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan
untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak
terbatas pada contoh-contoh dimaksud.
Huruf a
Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti
upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar
oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek
Pajak.
Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam
bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan.
Huruf b
Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan
kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan
olahraga dan lain sebagainya.
Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan
sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima
sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari
nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih
harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta
tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual
yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari
penjualan tersebut adalah harga pasar.
Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan
usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000,00 (empat
puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian, keuntungan
PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual
kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp
55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), nilai jual mobil tersebut
tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp 60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S dan bagi pemegang saham
yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupiah) merupakan penghasilan.
Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu
selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku
harta tersebut, merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih
antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha
merupakan penghasilan.
Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari
harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan.
Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau
nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan merupakan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan
kecuali harta tersebut dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat. Demikian juga, keuntungan berupa selisih
antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas
pengalihan harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah kepada
badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Keuangan bukan merupakan penghasilan, sepanjang tidak ada
hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan
di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan mengalihkan
sebagian atau seluruh hak tersebut kepada Wajib Pajak lain, keuntungan
yang diperoleh merupakan objek pajak.
Huruf e
Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat
menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan objek pajak.
Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan
dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan,
maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.
Huruf f
Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai
nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di
bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi
yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi
yang membeli obligasi.
Huruf g
Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau
pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang
diperoleh anggota koperasi.
Termasuk dalam pengertian dividen adalah:
1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung,
dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal
yang disetor;
3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk
saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
4) pembagian laba dalam bentuk saham;
5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6)
jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau
diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham
oleh perseroan yang bersangkutan;
7)
pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang
disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh
keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari
pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang
diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10
) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11
) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12
)
pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham
yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen
secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah
menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan
dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal
yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan
tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen.
Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh
dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.
Huruf h
Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara
atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak,
sebagai imbalan atas:
1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan,
kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula
atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan
intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial,
komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal,
industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan
penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1,
penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut
pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada
angka 3, berupa:
a)
penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara
atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit,
kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
b)
penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman
suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang
disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau
teknologi yang serupa;
c)
penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum
radio komunikasi;
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture
films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk
siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan
penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau
hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
Huruf i
Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil,
sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.
Huruf j
Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya “alimentasi” atau
tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam
waktu tertentu.
Huruf k
Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai
penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak
yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan
Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang
debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra),
Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk
perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan
jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.
Huruf l
Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing
diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara
taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di
Indonesia.
Huruf m
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.
Huruf n
Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi
penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek
Pajak serta yang belum dikenakan pajak.
Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi
akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan
Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan
penghasilan.
Huruf q
Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang
berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun,
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis
syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut Undang-Undang
ini.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan-penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbanganpertimbangan
antara lain:
- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan
masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat
Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
-memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,
atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri
dalam pengenaan pajaknya.
Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut
termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan,
atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk surat utang berjangka
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating
Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini meliputi Obligasi Negara
dan Surat Perbendaharaan Negara.
Ayat (3)
Huruf a
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan
objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja,
hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di
antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang
diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh
penerima sumbangan yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan
atau sumbangan. Yang dimaksud dengan “zakat” adalah zakat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai zakat.
Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat
terjadi, misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan
baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan
sumbangan bahan baku kepada PT A, sumbangan bahan baku yang
diterima oleh PT A merupakan objek pajak.
Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak
apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan
sosial termasuk yayasan atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja,
hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan
antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan
merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut.
Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima
tersebut bukan merupakan objek pajak.
Huruf d
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan
sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan
mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak.
Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut
bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan
yang bersifat final dan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit), imbalan
dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan
bagi yang menerima atau memperolehnya.
Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi pegawai pada suatu
perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh
kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh perwakilan diplomatik
tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan
tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut sebab
perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan Wajib
Pajak.
Huruf e
Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari
perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea
siswa, bukan merupakan Objek Pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang
dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak
boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.
Huruf f
Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba
setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan
penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak
termasuk objek pajak. Yang dimaksud dengan “badan usaha milik
negara” dan “badan usaha milik daerah” pada ayat ini, antara lain,
adalah perusahaan perseroan (Persero), bank pemerintah, dan bank
pembangunan daerah.
Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba
adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang
pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan
komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, penghasilan
berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.
Huruf g
Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya
berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat
pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek
Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban
sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya iuran
yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari
peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada
waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak
para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan
sebagai Objek Pajak.
Huruf h
Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai Objek Pajak
berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang
pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang
dikecualikan dari Objek Pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari
modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan. Penanaman modal oleh dana pensiun
dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk
pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari,
sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidangbidang
yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh
karena itu penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Huruf i
Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut
dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya
dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut.
Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan
tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “perusahaan modal ventura” adalah suatu
perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai
pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka
waktu tertentu.
Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh
dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai objek pajak,
dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan
perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dividen yang
diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura bukan merupakan
objek pajak.
Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada
sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk
dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor nonmigas, usaha
atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh
Menteri Keuangan.
Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif pembiayaan
dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan modal yang akan
dilakukan oleh perusahaan modal ventura diarahkan pada perusahaanperusahaan
yang belum mempunyai akses ke bursa efek.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan kualitas sumber
daya manusia melalui pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk
itu dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakan berupa
pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau
diperoleh sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam
bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
dimaksud. Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan
paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih
tersebut diterima atau diperoleh.
Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian fasilitas ini, maka
lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat
nirlaba. Pendidikan serta penelitian dan pengembangan yang
diselenggarakan bersifat terbuka kepada siapa saja dan telah mendapat
pengesahan dari instansi yang membidanginya.
Huruf n
Bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu adalah bantuan
sosial yang diberikan khusus kepada Wajib Pajak atau anggota
masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat bencana alam
atau tertimpa musibah.
Angka 5
Pasal 6
Ayat (1)
Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi
dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa
manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun.
Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun
merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya
administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya,
sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.
Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena
penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto.
Huruf a
Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya seharihari
yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.
Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran
tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung
dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek
pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Contoh:
Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari
Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:
a. penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Rp100.000.000,00
b.penghasilan bruto lainnya sebesar
Rp300.000.000,00
(+)
Jumlah penghasilan bruto Rp400.000.000,00
Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 x Rp200.000.000,00 =
Rp150.000.000,00.
Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli
saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang
diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf f.
Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat
dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.
Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya
pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham,
pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan
pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan
pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan
pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi
pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
Pengeluaran-pengeluaransehubungan dengan pekerjaan yang boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang.
Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan,
misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh
dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau
menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun, pengeluaran dalam
bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal
9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang
menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.
Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat
kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian, apabila pengeluaran
yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan
istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto.
Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18
beserta penjelasannya.
Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya
selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan
sebagai biaya.
Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya
yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada
hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan
untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan sebagai
pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.
Huruf b
Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta
tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan
atau amortisasi.
Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A
beserta penjelasannya.
Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka,
misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus,
pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.
Huruf c
Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran
yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau
belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai
biaya.
Huruf d
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan
semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan
dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto.
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi
tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak
digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan,
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Huruf e
Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan
sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Huruf f
Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau
sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai
biaya perusahaan.
Huruf g
Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan
pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan
kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya
adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak
lain.
Huruf h
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai
biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam
laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya
penagihan yang maksimal atau terakhir.
Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan
berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan
sejenisnya.
Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf
h ini diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan
pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian,
kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal
selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah
tahun didapatnya kerugian tersebut.
Contoh :
PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar
Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun
berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :
2010 : laba fiskal Rp200.000.000,00
2011 : rugi fiskal (Rp300.000.000,00)
2012 : laba fiskal Rp N I H I L
2013 : laba fiskal Rp100.000.000,00
2014 : laba fiskal Rp800.000.000,00
Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :
Rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2010 Rp 200.000.000,00
(+)
Sisa rugi fiskal tahun
2009 (Rp1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2011 (Rp 300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun
2009 (Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2012 Rp N I H I L (+)
Sisa rugi fiskal tahun
2009 (Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2013 Rp 100.000.000,00
(+)
Sisa rugi fiskal tahun
2009 (Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2014 Rp 800.000.000,00
(+)
Sisa rugi fiskal tahun
2009 (Rp 100.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang
masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan
laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan
dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima
tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016.
Ayat (3)
Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Angka 6
Pasal 7
Ayat (1)
Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya, kepada Wajib
Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan
yang digabung dengan penghasilannya, Wajib Pajak tersebut mendapat
tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri paling sedikit
sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu
rupiah).
Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam
garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang
tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan
Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan
“anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota
keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya
ditanggung oleh Wajib Pajak.
Contoh:
Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang
anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang
sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada
hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah
sebesar Rp 21.120.000,00 {Rp15.840.000,00 + Rp1.320.000,00 + (3 x
Rp1.320.000,00)}, sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena
Pajak sebesar Rp 15.840.000,00. Apabila penghasilan isteri harus digabung
dengan penghasilan suami, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang
diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp36.960.000,00
(Rp21.120.000,00 + Rp15.840.000,00).
Ayat (2)
Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak
atau pada awal bagian tahun pajak.
Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2009 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan
tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah
tanggal 1 Januari 2009, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang
diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2009 tetap dihitung
berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.
Ayat (3)
Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk
mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan
moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.
Angka 7
Pasal 8
Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga
sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh
anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan
pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.
Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan
secara terpisah.
Ayat (1)
Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun
pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau
kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan
tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan
sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan
ketentuan bahwa:
1. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan
2. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya
dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
Contoh:
Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang
menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh
puluh juta rupiah). Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu
pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan
tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga
lainnya, penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan
isteri tersebut bersifat final.
Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya
salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan
puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00
(Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A.
Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto
sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 +
Rp80.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final,
artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan
sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Ayat (2) dan ayat (3)
Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim,
penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan
sendiri-sendiri. Apabila suami isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta
dan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk
menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan
pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri
dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya
penghasilan neto.
Contoh:
Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan
penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan
hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut.
Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan,
pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah
sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu
rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya
dihitung sebagai berikut:
-
Suami: 100.000.000,00 x
Rp27.550.000,00
250.000.000,00
= Rp11.020.000,00
-
Isteri : 150.000.000,00 x
Rp27.550.000,00
250.000.000,00
= Rp16.530.000,00
Ayat (4)
Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya
dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya
dalam tahun pajak yang sama.
Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah,
menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan
dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.
Angka 8
Pasal 9
Ayat (1)
Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara
pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah
biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha
atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam
tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.
Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi
pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya
melebihi kewajaran.
Huruf a
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk
pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha
koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari
penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba
tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan
dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
Huruf b
Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah
biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti
perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang
dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang
saham atau keluarganya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan
bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian
atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek
Pajak.
Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi
kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan
sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan
penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
Huruf e
Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d,
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
dianggap bukan merupakan objek pajak.
Selaras dengan hal tersebut, dalam ketentuan ini penggantian atau
imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat
dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dan
kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang
menerimanya:
1. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang
diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut
dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong
pembangunan di daerah terpencil;
2. pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam
pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena
sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan
peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan
(satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal
dan yang sejenisnya; dan
3. pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh
pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Huruf f
Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran
imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham.
Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman
usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran
tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari
suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan
memperoleh imbalan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang
setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak boleh
dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai
pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini
adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan.
Huruf i
Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi
tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan
oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.
Huruf j
Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya
tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga
tidak ada imbalan sebagai gaji.
Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma,
atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham,
bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto badan tersebut.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan
terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai
dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap
penghasilan.
Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan,
dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun
pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi
selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
Angka 9
Pasal 11
Ayat (1) dan ayat (2)
Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara
mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud
melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak
milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak
pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut
dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan
dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk
memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan
genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.
Yang dimaksud dengan “pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna
bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali” adalah biaya
perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai
dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang
berwenang untuk pertama kalinya, sedangkan biaya perpanjangan hak guna
bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka
waktu hak-hak tersebut.
Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan:
1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan
bagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line method); atau
2. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan
atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining balance method).
Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.
Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan
metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan
metode garis lurus atau metode saldo menurun.
Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai
sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.
Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (small tools) yang
sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.
Contoh penggunaan metode garis lurus:
Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap
tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 : 20).
Contoh penggunaan metode saldo menurun:
Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 dengan
harga perolehan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif
penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan
penyusutannya adalah sebagai berikut.
Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan
150.000.000,00
2009 50% 75.000.000,00 75.000.000,00
2010 50% 37.500.000,00 37.500.000,00
2011 50% 18.750.000,00 18.750.000,00
2012 Disusutkan sekaligus 18.750.000,00 0
Ayat (3)
Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan
selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama
dihitung secara pro-rata.
Contoh 1:
Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan
Oktober 2009 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2010.
Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada
bulan Maret tahun pajak 2010.
Contoh 2:
Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga
perolehan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Masa manfaat dari
mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya
ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya
adalah sebagai berikut.
Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan
100.000.000,00
2009 6/12 x 50% 25.000.000,00 75.000.000,00
2010 50% 37.500.000,00 37.500.000,00
2011 50% 18.750.000,00 18.750.000,00
2012 50% 9.375.000,00 9.375.000,00
2013 Disusutkan sekaligus 9.375.000,00 0
Ayat (4)
Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan
dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai
menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan
saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau
diperolehnya penghasilan.
Contoh:
PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2009.
Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2010. Dengan
persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat
dilakukan mulai tahun 2010.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan
penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur
kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode garis
lurus maupun saldo menurun.
Yang dimaksud dengan “bangunan tidak permanen” adalah bangunan yang
bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau
bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih
dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu
untuk karyawan.
Ayat (7)
Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha
tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan, dan peternakan, perlu
diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud yang
digunakan dalam bidang-bidang usaha tertentu tersebut yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Ayat (8) dan ayat (9)
Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai
pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.
Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari
penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dan biaya yang
dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian
asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan
atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta
tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat
diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian
tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.
Ayat (10)
Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), dalam hal
pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh
dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.
Ayat (11)
Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk
melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan
jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok dan masa manfaat
yang harus diikuti oleh Wajib Pajak.
Angka 10
Pasal 11A
Ayat (1)
Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya
perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah
(goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
diamortisasi dengan metode:
1. dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat; atau
2. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan
tarif amortisasi atas nilai sisa buku.
Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo
menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau
hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.
Ayat (1a)
Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran sehingga amortisasi
pada tahun pertama dihitung secara prorata.
Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha
tertentu perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk amortisasi yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Ayat (2)
Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak
berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak
dalam melakukan amortisasi.
Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang
dipilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masa manfaat
yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif amortisasi yang
diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak
tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak
menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud
dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan
kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal
masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud
tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4
(empat) tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif
amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan
antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang
bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas
bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi.
Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang
diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh
hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh
dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Ayat (5)
Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas
bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil
alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan
metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen)
setahun.
Contoh:
Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai
potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang
direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam 1 (satu) tahun pajak
ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30%
(tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada
tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang
tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari
penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari
pengeluaran atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Ayat (6)
Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial,
adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya
biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk
biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya
rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran
operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan
sekaligus pada tahun pengeluaran.
Ayat (7)
Contoh:
PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan
gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00. Taksiran jumlah
kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus
juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000
(seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak
lain dengan harga sebesar Rp300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan
kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut:
Harga perolehan Rp 500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan:
100.000.000/200.000.000 barel
(50%) Rp 250.000.000,00
Nilai buku harta Rp 250.000.000,00
Harga jual harta Rp 300.000.000,00
Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00
dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000,00
dibukukan sebagai penghasilan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 14
Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting
untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan
ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak
harus menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak semua Wajib
Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.
Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan
pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan
pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk
menyelenggarakan pembukuan.
Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan
peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.
Ayat (1)
Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya
penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan
disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut
pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:
1. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang
lengkap, atau
2. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata
diselenggarakan secara tidak benar.
Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian
atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran.
Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu
menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.
Ayat (2)
Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib
Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak orang pribadi harus
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
Ayat (3)
Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang
peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam
menghitung penghasilan neto.
Ayat (4)
Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak
memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu
yang ditentukan, Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan
pembukuan.
Ayat (5)
Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib
menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan
pembukuan, tetapi:
1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau
pembukuan; atau
2. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti
pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan
sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang
sebenarnya tidak diketahui maka peredaran bruto Wajib Pajak yang
bersangkutan dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan dan penghasilan netonya dihitung dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan perkembangan
ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan
pembukuan.
Angka 12
Pasal 16
Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya
Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal dua golongan
Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.
Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan
besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan
penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.
Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma
Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak
dibedakan antara:
1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.
Ayat (1)
Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan,
Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan
biasa dengan contoh sebagai berikut.
- Peredaran bruto Rp6.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan Rp5.400.000.000,00(
-)
- Laba usaha (penghasilan neto usaha) Rp 600.000.000,00
- Penghasilan lainnya Rp50.000.000,00
-
Biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan lainnya
tersebut
Rp30.000.000,00
(-)
Rp
20.000.000,00(+)
- Jumlah seluruh penghasilan neto Rp 620.000.000,00
- Kompensasi kerugian Rp
10.000.000,00(-)
- Penghasilan Kena Pajak
(bagi Wajib Pajak badan) Rp 610.000.000,00
-
Pengurangan berupa Penghasilan
Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak
orang pribadi (isteri + 2 anak) Rp
19.800.000,00(-)
- Penghasilan Kena Pajak
(bagi Wajib Pajak orang pribadi) Rp 590.200. 000,00
Ayat (2)
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan
pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai berikut.
- Peredaran bruto Rp 4.000.000.000,00
-
Penghasilan neto (menurut
Norma
Penghitungan) misalnya 20% Rp 800.000.000,00
- Penghasilan neto lainnya Rp 5.000.000,00
(+)
- Jumlah seluruh penghasilan
neto Rp 805.000.000,00
- Penghasilan Tidak Kena Pajak
(isteri + 3 anak) Rp 21.120.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak Rp 783.880.000,00
Ayat (3)
Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan
Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Karena bentuk
usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan
Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.
Contoh:
- Peredaran bruto Rp10.000.000.000,00
-
Biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara
penghasilan
Rp
8.000.000.000,00(-)
Rp 2.000.000.000,00
- Penghasilan bunga Rp 50.000.000,00
-
Penjualan langsung barang yang
sejenis dengan barang yang
dijual bentuk usaha tetap oleh
kantor pusat Rp 2.000.000.000,00
-
Biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara
penghasilan
Rp1.500.000.000,00
(-)
Rp 500.000.000,00
Dividen yang diterima atau
diperoleh kantor pusat yang
mempunyai hubungan efektif
dengan bentuk usaha tetap Rp1.000.000.000,00(
+)
Rp3.550.000.000,00
- Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3) Rp
450.000.000,00(-)
- Penghasilan Kena Pajak Rp3.100.000.000,00
Ayat (4)
Contoh:
Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek
pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan dan dalam jangka waktu tersebut
memperoleh penghasilan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya adalah sebagai
berikut.
Penghasilan selama 3 (tiga) bulan Rp 150.000.000,00
Penghasilan setahun sebesar:
(360 : (3×30)) x
Rp150.000.000,00 Rp 600.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 15.840.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak Rp 584.160.000,00
Angka 13
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang
pribadi:
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,00.
Pajak Penghasilan yang terutang:
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x
Rp200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00
25% x
Rp250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00
30% x
Rp100.000.000,00
= Rp 30.000.000,00
(+)
Rp125.000.000,00
Huruf b
Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan
dalam negeri dan bentuk usaha tetap:
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp1.250.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang:
28% x Rp1.250.000.000,00 = Rp350.000.000,00
Ayat (2)
Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini akan diberlakukan secara
nasional dimulai per 1 Januari, diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum tarif baru itu berlaku efektif, serta dikemukakan oleh Pemerintah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam
rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ayat (2a)
Cukup jelas.
Ayat (2b)
Cukup jelas.
Ayat (2c)
Cukup jelas.
Ayat (2d)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a tersebut akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain
tingkat inflasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Ayat (4)
Contoh:
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan tarif
dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.
Ayat (5) dan ayat (6)
Contoh:
Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 16 ayat (4)): Rp 584.160.000,00
Pajak Penghasilan setahun:
5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp 200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00
25% x Rp 250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00
30% x Rp 84.160.000,00 = Rp 25.248.000,00
(+)
Rp 120.248.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan)
((3 x 30) : 360) x Rp120.248.000,00 = Rp 30.062.000,00
Ayat (7)
Ketentuan pada ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk
menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis
penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang
tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan
kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak.
Angka 14
Pasal 18
Ayat (1)
Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk
memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal
perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak.
Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar
mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt to equity
ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi
batas-batas kewajaran, pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan
tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena
Pajak, Undang-Undang ini menentukan adanya modal terselubung.
Istilah modal di sini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut
standar akuntansi, sedangkan yang dimaksud dengan “kewajaran atau
kelaziman usaha” adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha.
Ayat (2)
Dengan makin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional
sejalan dengan era globalisasi dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri
menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan
penghindaran pajak, terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada
badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan
berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.
Contoh:
PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20% pada X
Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak
diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2009 X Ltd. memperoleh laba
setelah pajak sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat
diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.
Ayat (3)
Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya
penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa.
Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan
dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari
yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang
untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai
dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat
hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau
biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang
independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan
kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau
metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan
metode laba bersih transaksional (transactional net margin method).
Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung,
dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur
Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal
perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi
mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara
para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data
atau indikasi lainnya.
Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang
dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk
dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau
memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak.
Ayat (3a)
Kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA) adalah
kesepakatan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga
jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa (related parties) dengannya. Tujuan diadakannya APA
adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing
oleh perusahaan multi nasional. Persetujuan antara Wajib Pajak dan Direktur
Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal, antara lain harga jual
produk yang dihasilkan, dan jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada
kesepakatan. Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan
kemudahan penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas
harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan
dalam grup yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan
kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral,
yaitu kesepakatan Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara
lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.
Ayat (3b)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh Wajib
Pajak yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan
Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan
khusus untuk tujuan tersebut (special purpose company).
Ayat (3c)
Contoh:
X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara yang
memberikan perlindungan pajak (tax haven country), memiliki 95% (sembilan
puluh lima persen) saham PT X yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu perusahaan antara (conduit company) yang
didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co., sebuah perusahaan di negara
B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara dalam kepemilikannya atas
mayoritas saham PT X.
Apabila Y Co. menjual seluruh kepemilikannya atas saham X Ltd. kepada PT
Z yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, secara legal formal transaksi di
atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh Wajib Pajak
luar negeri.
Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan
(saham) perseroan Wajib Pajak dalam negeri oleh Wajib Pajak luar negeri
sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang Pajak Penghasilan.
Ayat (3d)
Cukup jelas.
Ayat (3e)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena
ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:
1. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
2. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak
orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau
perkawinan.
Huruf a
Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan
kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh
lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.
Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B.
Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung.
Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima puluh persen) saham
PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung
mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima
persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap
terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua
puluh lima persen) saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap
terdapat hubungan istimewa.
Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang
pribadi dan badan.
Huruf b
Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena
penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun
tidak terdapat hubungan kepemilikan.
Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan
berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di
antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama
tersebut.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan
“hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu
derajat” adalah saudara.
Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus
satu derajat” adalah mertua dan anak tiri, sedangkan “hubungan
keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat”
adalah ipar.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 19
Ayat (1)
Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di
bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan
penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang
wajar.
Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan
peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) atau indeksasi
biaya dan penghasilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 21
Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan
melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi
kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan
penyelenggara kegiatan.
Huruf a
Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang
pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau
unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan,
honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun kepada
pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian
pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak
dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.
Yang dimaksud dengan “pembayaran lain” adalah pembayaran dengan
nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan
pembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, dan tantiem.
Yang dimaksud dengan “bukan pegawai” adalah orang pribadi yang
menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan
dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau
memperoleh honorarium dari pemberi kerja.
Huruf b
Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembagalembaga
negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di
luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas
dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
Huruf c
Yang termasuk “badan lain”, misalnya, adalah badan penyelenggara
jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun,
tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis
dengan nama apa pun.
Yang termasuk dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain
adalah tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala
ataupun tidak yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima
tunjangan hari tua, dan penerima tabungan hari tua.
Huruf d
Yang termasuk dalam pengertian badan adalah organisasi internasional
yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2).
Yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya, adalah dokter,
pengacara, dan akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak
untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama
persekutuannya.
Huruf e
Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah
atau penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu
kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara
lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi
internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang
menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan, misalnya
kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk
juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh
pegawai.
Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak
Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan
hari tua atau tabungan hari tua.
Ayat (4)
Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan,
serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi
dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan yang besarnya
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dengan memerhatikan
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (5a)
Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh
Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.
Contoh:
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000,00
Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki
NPWP adalah:
5% x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00
15% x Rp25.000.000,00 = Rp3.750.000,00
(+)
Jumlah Rp6.250.000,00
Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki
NPWP adalah:
5% x 120% x
Rp50.000.000,00 = Rp3.000.000,00
15% x 120% x
Rp25.000.000,00
= Rp4.500.000,00
(+)
Jumlah Rp7.500.000,00
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 22
Ayat (1)
Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak
adalah:
-
bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga
negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang,
termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat
lain yang menjalankan fungsi yang sama;
-
badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti
kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
-
Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas
penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh
Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang
yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat
mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal
pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah,
serta kendaraan sangat mewah.
Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan mempertimbangkan,
antara lain:
- penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan
pajak secara efektif dan efisien;
- tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
- prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.
Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui
sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan
pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut,
pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak,
antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
Angka 18
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1a)
Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak,
antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 24
Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan,
termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk
meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur
tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di
luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.
Ayat (1)
Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat
dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang
langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak.
Contoh:
PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara
X. Z Inc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh keuntungan sebesar
US$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan
Pajak Dividen adalah 38%.
Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut:
Keuntungan Z Inc US$ 100,000.00
Pajak Penghasilan (Corporate income
tax)
atas Z Inc.: (48%) US$ 48,000.00 (-)
US$ 52,000.00
Pajak atas dividen (38%) US$ 19,760.00 (-)
Dividen yang dikirim ke Indonesia US$ 32,240.00
Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan
yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas
yaitu jumlah sebesar US$19,760.00.
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US$48,000.00
tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A,
karena pajak sebesar US$48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan
pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.
Ayat (2)
Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilan yang diterima atau
diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar atau terutang di
luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia tetapi
tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undangundang
ini. Cara penghitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan
ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan wewenang sebagaimana
diatur pada ayat (6).
Ayat (3) dan (4)
Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang
di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang menurut
Undang-Undang ini, penentuan sumber penghasilan menjadi sangat penting.
Selanjutnya, ketentuan ini mengatur tentang penentuan sumber penghasilan
untuk memperhitungkan kredit pajak luar negeri tersebut.
Mengingat Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas,
maka sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) penentuan sumber dari
penghasilan selain yang tersebut pada ayat (3) dipergunakan prinsip yang
sama dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut, misalnya
A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan
dalam tahun 1995 rumah tersebut dijual.
Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan
penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di
Singapura.
Ayat (5)
Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang
dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di
Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka
selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang menurut
Undang-undang ini. Misalnya, dalam tahun 1996, Wajib Pajak mendapat
pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 1995 sebesar
Rp5.000.000,00 yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang
dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 1995, maka
jumlah sebesar Rp5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak Penghasilan
yang terutang dalam tahun pajak 1996.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 25
Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang
harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.
Ayat (1)
Contoh 1:
Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan
tahun 2009
dikurangi: Rp 50.000.000,00
a.
Pajak Penghasilan yang
dipotong
pemberi Kerja (Pasal 21) Rp15.000.000,00
b.
Pajak Penghasilan yang
dipungut
oleh pihak lain (Pasal 22) Rp10.000.000,00
c.
Pajak Penghasilan yang
dipotong
oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00
d.Kredit Pajak Penghasilan
luar negeri (Pasal 24) Rp 7.500.000,00
(+)
Jumlah kredit pajak Rp35.000.000,00 (-)
Selisih Rp15.000.000,00
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun
2010 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).
Contoh 2:
Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian
tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009, besarnya
angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2010
adalah sebesar Rp2.500.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 6).
Ayat (2)
Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun
pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat
tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan
pada ayat (1).
Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan
sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan
sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah
sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.
Contoh:
Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh
Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2010, besarnya angsuran pajak
yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2010 adalah
sebesar angsuran pajak bulan Desember 2009, misalnya sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan keputusan pengurangan
angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober
sampai dengan Desember 2009 menjadi nihil, besarnya angsuran pajak yang
harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2010 tetap sama dengan
angsuran bulan Desember 2009, yaitu nihil.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun
pajak yang lalu, angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak
tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya
setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
Contoh:
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
2009 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2010, perhitungan
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp1.250.000,00
(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam bulan Juni 2010 telah
diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2009 yang menghasilkan
besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah).
Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, besarnya angsuran pajak mulai bulan
Juli 2010 adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penetapan
besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa
sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri
dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak
yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan
ini dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk
menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terdapat kompensasi
kerugian; Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur;
atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
Contoh 1:
-Penghasilan PT X tahun 2009 Rp 120.000.000,00
-
Sisa kerugian tahun sebelumnya
yang masih dapat
dikompensasikan
Rp 150.000.000,00
-Sisa kerugian yang belum
dikompensasikan tahun 2009 Rp 30.000.000,00
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah:
Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan
Pasal 25 = Rp120.000.000,00 – Rp30.000.000,00 = Rp90.000.000,00.
Pajak Penghasilan yang terutang:
28% x Rp90.000.000,00 = Rp25.200.000,00
Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau
dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT
X tahun 2010 = 1/12 x Rp25.200.000,00= Rp2.100.000,00.
Contoh 2:
Dalam tahun 2009, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang
Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan penghasilan tidak
teratur sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Penghasilan
yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari
Wajib Pajak A pada tahun 2010 adalah hanya dari penghasilan teratur
tersebut.
Contoh 3:
Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena
penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi
benang dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Dalam bulan Juni 2009 pabrik milik PT B terbakar. Oleh karena itu,
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2009
angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya
peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan
lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran
bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Ayat (7)
Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun
berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun yang lalu. Namun, ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri
Keuangan untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan
selain berdasarkan prinsip tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih
mendekati kewajaran perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan
kepada data terkini kegiatan usaha perusahaan.
Huruf a
Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan dalam tahun pajak berjalan perlu diatur perhitungan besarnya
angsuran, karena Wajib Pajak belum pernah memasukkan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, penentuan besarnya
angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib
Pajak.
Huruf b
Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, badan usaha
milik negara dan badan usaha milik daerah, serta Wajib Pajak masuk
bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan
membuat laporan keuangan berkala perlu diatur perhitungan besarnya
angsuran tersendiri karena terdapat kewajiban menyampaikan laporan
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode
tertentu kepada instansi Pemerintah yang dapat dipakai sebagai dasar
penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun
berjalan.
Huruf c
Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak
orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha,
besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh
lima persen) dari peredaran bruto.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (8a)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 26
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari
Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu
pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di
Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar
negeri lainnya.
Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di
Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap.
Ayat (1)
Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan
pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan
pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di
Indonesia dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan
dalam:
1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga
termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian
utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
6. keuntungan karena pembebasan utang.
Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan subjek pajak dalam negeri
membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada
Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban
untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Sebagai contoh lain, seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil
bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah
uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan
sebesar 20% (dua puluh persen).
Ayat (1a)
Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang
menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal
atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari
penghasilan tersebut (beneficial owner). Oleh karena itu, negara domisili tidak
hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat
tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan
dimaksud.
Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah
negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada,
sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah
negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang
saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif
manajemennya berada.
Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber di Indonesia,
selain dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta, dan premi asuransi,
termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar
20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final.
Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya
perkiraan penghasilan neto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka
pelaksanaan pemotongan pajak tersebut.
Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap
di Indonesia atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah
dikenai pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2).
Ayat (2a)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap
di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen).
Contoh:
Penghasilan Kena Pajak bentuk
usaha
tetap di Indonesia dalam tahun
2009
Rp17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan:
28% x Rp17.500.000.000,00 = Rp 4.900.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak setelah
pajak Rp12.600.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang
20% x Rp12.600.000.000 = Rp2.520.000.000,00
Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas
miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia
sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas
penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.
Ayat (5)
Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri adalah
bersifat final, tetapi atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi
atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri
atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga
potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan.
Contoh:
A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT B
sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka
waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009. Pada tanggal 20
April 2009 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan
sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2009.
Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status A adalah tetap sebagai
Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut,
status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam
negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009. Selama bulan Januari sampai
dengan Maret 2009 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.
Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan yang
terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2009,
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT B atas
penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap
pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri.
Angka 22
Pasal 29
Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran
pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada
batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun buku sama
dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat
tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak
badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama
dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni,
kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib
Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.
Angka 23
Pasal 31A
Ayat (1)
Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang- Undang
perpajakan adalah diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib
Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya
sama, dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar
diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam
penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya
kemudahan tersebut.
Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan
investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun
penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di
daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk menampung kemungkinan
perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi,
dan bidang lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 31B
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 31C
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 31D
Cukup jelas.
Pasal 31E
Ayat (1)
Contoh 1:
Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00
(empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penghitungan pajak yang terutang:
Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut
dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan
badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Pajak Penghasilan yang terutang:
(50% x 28%) x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00
Contoh 2:
Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00
(tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:
1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas:
(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 =
Rp480.000.000,00
2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak
memperoleh fasilitas:
Rp3.000.000.000,00 – Rp480.000.000,00 =
Rp2.520.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang:
- (50% x 28%) x Rp480.000.000,00 = Rp 67.200.000,00
- 28% x Rp2.520.000.000,00 =
Rp705.600.000,00(+)
Jumlah Pajak Penghasilan yang
terutang Rp 772.800.000,00
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 32
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 32B
Dalam rangka memperluas pasar Obligasi Negara, pemerintah dapat mengenakan
tarif khusus yang lebih rendah atau membebaskan pengenaan pajak atas Obligasi
Negara yang diperdagangkan di bursa negara lain. Pemerintah hanya dapat
mengenakan perlakuan khusus ini sepanjang negara lain tersebut juga memberikan
perlakuan yang sama atas obligasi negara lain tersebut yang diperdagangkan di
bursa efek di Indonesia.
Angka 29
Pasal 35
Dengan peraturan pemerintah diatur lebih lanjut hal-hal yang belum cukup diatur
dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, yaitu semua peraturan yang
diperlukan agar Undang-Undang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
termasuk pula peraturan peralihan.
Pasal II
Angka 1
Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2001 atau
sebelumnya (tidak sama dengan tahun kalender), tahun buku tersebut adalah tahun pajak
2000. Pajak yang terutang dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang tahun
bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya mulai tahun
pajak 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan.
Angka 2
Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 atau
sebelumnya (tidak sama dengan tahun kalender), tahun buku tersebut adalah tahun pajak
2008. Pajak yang terutang dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang tahun
bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya mulai tahun
pajak 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4893

Angka 2 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A.
Angka 3 – PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Lampiran Tersendiri
Formulir 1770 S. Contoh Formulir dalam Lampiran Tersendiri adalah sebagai
berikut :
PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG
DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI
Formulir di atas diisi dengan rincian bukti pemotongan / pembayaran Pajak
Penghasilan yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan
penghasilan dari luar negeri, fotocopy Surat Pemberitahuan pajak yang
disampaikan di luar negeri, dan fotocopy dokumen pembayaran pajak di luar
negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 UU PPh jo.
Keputusan Menteri Keuangan No. 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002.
Pengkreditan Pajak Penghasilan yang terutang / dibayar di luar negeri terhadap
Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil
antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan
formula sebagai berikut :
Dalam hal penghasilan yang diterima / diperoleh di luar negeri berasal dari
beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut
dilakukan untuk masing-masing negara (ordinary credit per country basis).
Penghasilan Kena Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk pajak yang
bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (4) UU PPh.
NO NAMA DAN ALAMAT PAJAK YANG DIBAYAR /
SUMBER / PEMBERI JENIS PEGHASILAN DIPOTONG / TERUTANG PPh
PENGHASILAN PENGHASILAN NETO DI LUAR NEGERI PASAL 24 *)
DI LUAR NEGERI (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
JUMLAH
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI
KREDIT PAJAK
Jumlah Penghasilan dari LN
Penghasilan Kena Pajak
x Total PPh terutang
Rp 25.000.000,00
Rp 133.200.000,00
x Rp 19.550.000,00
l TK / adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang
mendapat pengurangan PTKP.
l K / adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang
mendapat pengurangan PTKP.
l K/I/ adalah kawin, isteri mempunyai penghasilan sesuai dengan
ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang
mendapat pengurangan PTKP.
l PH / adalah Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan.
l HB / adalah Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah
banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
Contoh :
l K / 0 adalah kawin tanpa tanggungan.
l K / 2 adalah kawin + 2 orang tanggungan.
l K/I/ 3 adalah kawin + isteri mempunyai penghasilan sesuai ketentuan
huruf c, ditambah dengan tanggungan 3 orang.
PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah
untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak
Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang
diperkenankan.
Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya penghasilan tidak kena
pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi Subjek Pajak Dalam
Negeri dalam Tahun Pajak (Pasal 7 UU PPh dan Peraturan Menkeu No. 137/
PMK/2005).
Angka 8 – PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 6 dengan Angka 7.
Huruf C : PPh TERUTANG
Angka 9 – PPh TERUTANG
Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena
Pajak yang tercantum pada Huruf B Angka 8. Tarif PPh adalah sebagai berikut:
23
Contoh :
Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 2.000.000,00 per bulan.
Penghitungan zakat atas penghasilan sebagai pegawai :
Penghasilan Bruto Rp 24.000.000,00
Biaya Jabatan Rp 1.200.000,00
Penghasilan Neto Rp 22.800.000,00
Zakat atas Penghasilan 2,5% Rp 570.000,00
Angka 6 – JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN
ZAKAT
Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 4 dengan Angka 5.
Huruf B : PENGHASILAN KENA PAJAK
Angka 7 – PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya adalah
sebagai berikut :
a. Rp 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak.
b. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
c. Rp 13.200.000,00 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri),
yang diberikan apabila ada penghasilan isteri yang digabungkan dengan
penghasilan suami, dalam hal isteri :
c.1. bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan
bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha / pekerjaan bebas
suami, anak / anak angkat yang belum dewasa.
c.2. bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai
Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha /
pekerjaan bebas.
c.3. bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
d. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal
ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri)
dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak
tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Bagi Wajib Pajak yang kawin pisah harta dan penghasilan baik suami maupun
isteri Angka 7 ini diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan
penghasilan serta PPh terutang tersendiri.
Catatan :
Isikan jumlah tanggungan pada kotak yang sesuai status, yaitu :
22
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
sampai dengan Rp 25.000.000,00 5%
di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00 10%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 15%
Tarif
3. Seorang Wajib Pajak (suami) dalam tahun 2007 menerima atau
memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak
berstatus kawin pisah harta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak,
sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari
usaha sebesar Rp 109.192.000,00. Penerapan tarif untuk masing-masing
suami dan isteri adalah sebagai berikut :
Penghasilan Neto suami Rp 219.608.000,00
Penghasilan Neto isteri Rp 109.192.000,00
Penghasilan Neto gabungan Rp 328.800.000,00
PTKP (K/I/3) Rp 31.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 297.600.000,00
PPh terutang gabungan (suami dan istri) :
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00 Rp 25.000.000,00
35% x Rp 97.600.000,00 Rp 34.160.000,00
Jumlah Rp 70.410.000,00
a. PPh terutang untuk suami :
x Rp 70.410.000,00 Rp. 47.027.370,00
b. PPh terutang untuk isteri :
x Rp 70.410.000,00 Rp. 23.382.630,00
4. Dalam hal suami – isteri telah hidup berpisah, penghitungan Penghasilan
Kena Pajak-nya dilakukan sendiri-sendiri (menggunakan 2 (dua) SPT
Tahunan PPh WP OP yang berbeda). PTKP bagi suami dan isteri yang
telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK),
sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang
diperkenankan. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut :
Seorang Wajib Pajak (suami) dalam tahun 2007 menerima atau
memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak
berstatus hidup berpisah (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak,
sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari
usaha sebesar Rp 109.192.000,00.
a. Penghitungan PPh terutang bagi suami :
Penghasilan Neto suami Rp 219.608.000,00
PTKP (TK/3) Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 202.808.000,00
25
Catatan :
Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan
ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
Contoh :
1. Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto Tahun
Pajak 2007 sebesar Rp 96.800.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin dan
mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai
penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut
di atas dilakukan sebagai berikut :
Penghasilan Neto 1 tahun Rp 96.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 18.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 78.800.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang :
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 28.800.000,00 Rp 4.320.000,00
Jumlah Rp 8.070.000,00
2. Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan
mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal
Oktober 2007 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha
mulai Oktober s.d. Desember 2007 sebesar Rp 3.710.715,00. Atas
penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut :
Penghasilan 3 bulan Rp 3.710.715,00
Penghasilan 1 tahun :
x Rp 3.710.715,00 Rp. 14.842.860,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 1.642.860,00
Dibulatkan menjadi (untuk penerapan tarif) Rp 1.642.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang 1 tahun :
5% x Rp 1.642.000,00 Rp 82.100,00
Pajak Penghasilan yang terutang tahun 2007 (3 bulan):
x Rp 82.100,00 Rp. 20.525,00
24
12
3
3
12
Rp 219.608.000,00
Rp 328.800.000,00
Rp 109.192.000,00
Rp 328.800.000,00
di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 25%
di atas Rp 200.000.000,00 35%
26 27
PPh terutang suami :
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00 Rp 25.000.000,00
35% x Rp 2.808.000,00 Rp 982.800,00
Jumlah Rp 37.232.800,00
b. Perhitungan PPh terutang bagi isteri :
Penghasilan Neto isteri Rp 109.192.000,00
PTKP (TK) Rp 13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 95.992.000,00
PPh terutang isteri :
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 45.992.000,00 Rp 6.898.800,00
Jumlah Rp 10.648.800,00
Angka 10 – PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG
TELAH DIKREDITKAN
Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan
besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya
pengembalian / pengurangan pajak penghasilan yang dibayar / dipotong /
terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU
PPh, yang diterima dalam tahun pajak yang bersangkutan sepanjang
pengembalian / pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan
penghasilan.
Oleh karena PPh yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri tersebut
semula telah dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT
Tahunan PPh, maka dengan pengurangan / restitusi atas Pajak Penghasilan
yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri tersebut menyebabkan
pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut
harus dibayar kembali dengan menambahkan pada Pajak Penghasilan terutang
dalam tahun ini.
Contoh :
Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2006 dari
X Ltd. di luar negeri sebesar Rp 200.000.000,00 dan dipotong pajak atas dividen
sebesar 20% (Rp 40.000.000,00). Penghasilan tersebut telah digabungkan
(dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2006 dan pajak atas dividen sebesar
Rp 40.000.000,00 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2007, Tuan Achmad
menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5%
(Rp10.000.000,00). Pengembalian pajak di luar negeri sebesar
Rp 10.000.000,00 tersebut diisikan dalam Angka 10 ini menambah PPh
terutang tahun berikutnya.
Dalam hal pengembalian / pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya
perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada
Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh
tahun pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan Keputusan
Menkeu No. 164/KMK.04/2002.
Angka 11 – JUMLAH PPh TERUTANG
Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 9 dengan Angka 10.
Huruf D : KREDIT PAJAK
Angka 12 – PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/
DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI
Diisi dari Formulir 1770 S-I JUMLAH BAGIAN C kolom (7).
Angka 13 – PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH
DIPOTONG / DIPUNGUT
Diisi dengan hasil pengurangan dari Angka 11 dengan Angka 12. Beri tanda
(X) dalam kotak yang sesuai.
Angka 14 – PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh PASAL 25
Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama
tahun pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 tahun pajak yang
bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan
penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.
b. STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak)
Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Surat Tagihan
Pajak (STP) untuk tahun pajak yang bersangkutan termasuk Surat Tagihan
Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu
yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa
bunga dan / atau denda.
Contoh :
Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut:
Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Rp 2.000.000,00
Telah dibayar Rp 1.500.000,00
Kurang dibayar Rp 500.000,00
Sanksi administrasi berupa bunga Rp 20.000,00
Sanksi adminisrasi berupa denda Rp 50.000,00
Jumlah yang harus dibayar Rp 570.000,00
Yang diisikan di sini adalah jumlah Rp 500.000,- (hanya pokok pajak)
c. FISKAL LUAR NEGERI
Diisi dengan jumlah pembayaran uang Fiskal Luar Negeri yang dilakukan sendiri
oleh Wajib Pajak, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa, yang menjadi
tanggungan sepenuhnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Termasuk juga
pembayaran uang fiskal luar negeri yang ditanggung Wajib Pajak atas nama
pegawai sehubungan dengan penugasan pegawai tersebut ke luar negeri dalam
tahun pajak yang bersangkutan tidak termasuk isteri, anak / anak angkat dari
pegawai yang bersangkutan. Apabila pegawai ke luar negeri bukan dalam
rangka hubungan kerja, seperti ekspatriat berlibur kembali ke negaranya, maka
pembayaran fiskal tersebut tidak boleh dimasukkan disini, termasuk isteri, anak/
anak angkat dari pegawai tersebut (Pasal 25 ayat (8) UU PPh, Peraturan
Pemerintah No. 42 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 2001).
Angka 15 – JUMLAH KREDIT PAJAK
Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 14.a. s.d Angka 14.c.
Huruf E : PPh KURANG / LEBIH BAYAR
Angka 16 – PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ATAU PPh
YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)
Diisi dengan hasil pengurangan Angka 13 dengan Angka 15.
Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang
harus dibayar, maka cantumkan kata “NIHIL” pada ruang yang harus diisi.
Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus
dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga
setelah tahun pajak / tahun buku berakhir sebelum Surat Pemberitahuan
Tahunan disampaikan. Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat
yang tersedia.
Angka 17 – PERMOHONAN
Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada Angka 16.
Wajib Pajak harus memberi tanda silang (X) dalam kotak yang tersedia.
Permohonan tidak berlaku apabila kelebihan bayar berasal dari PPh yang
ditanggung pemerintah dan zakat.
Huruf F : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
Angka 18 – ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
Diisi dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya.
Penghasilan neto Rp 119.585.000,00
Zakat atas Penghasilan 2,5% Rp 2.989.625,00
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat
atas penghasilan Rp 116.595.375,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) Rp 18.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 98.595.375,00
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan) Rp 98.595.000,00
PPh yang terutang :
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 48.595.000,00 Rp 7.289.250,00
Jumlah PPh terutang Rp 11.039.250,00
Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan
Pasal 24 Tahun 2007 Rp 3.250.000,00
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak Rp 7.789.250,00
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2008
(1/12 x Rp 7.789.250,00) Rp 649.104,00
JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN
Berilah tanda (X) pada salah satu kotak.
a. Apabila PPh Pasal 25 tahun berikutnya dihitung berdasarkan
1/12 dari
jumlah PPh yang harus dibayar sendiri pada Angka 13.
b. Apabila PPh Pasal 25 dihitung tersendiri, jika terdapat penghasilan tidak
teratur dan terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.
Ilustrasi :
1. Terdapat penghasilan tidak teratur.
Penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur)
adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing
dan keuntungan dari pengalihan harta, serta penghasilan lainnya yang
bersifat insidentil.
Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak yang
bersangkutan, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka
angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2007 dihitung
28 29
berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan
tidak teratur tersebut.
Contoh :
Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2007 :
Penghasilan Neto seluruhnya Rp 516.800.000,00
Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 Rp 51.250.000,00
Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil
sebesar Rp 60.000.000,00) Rp 3.600.000,00
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk
Tahun Pajak 2008 :
Penghasilan Neto seluruhnya Rp 516.800.000,00
Penghasilan Neto tidak teratur Rp 60.000.000,00
Penghasilan Neto teratur Rp 456.800.000,00
PTKP (K/3) Rp 18.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 438.800.000,00
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00 Rp 25.000.000,00
35% x Rp 238.800.000,00 Rp 83.580.000,00
PPh terutang Rp 119.830.000,00
Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, dan 24 Tahun
Pajak 2007
(tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil) Rp 51.250.000,00
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak Rp 68.580.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2008
(1/12 x Rp 68.580.000,00) Rp 5.715.000,00
2. Terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.
Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan
oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah, terdapat hal-hal tertentu (dalam tahun berjalan diterbitkan
setoran pajak untuk tahun pajak yang lalu, dan terdapat penghasilan tidak
teratur), maka penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25
mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan
angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya dengan memperhitungkan zakat
atas penghasilan yang telah dibayarkan.
Contoh :
Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2007 :
Penghasilan neto Rp 119.585.000,00
Zakat atas Penghasilan 2,5% Rp 2.989.625,00
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat
atas penghasilan Rp 116.595.375,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) Rp 18.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 98.595.375,00
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan) Rp 98.595.000,00
PPh yang terutang :
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 48.595.000,00 Rp 7.289.250,00
Jumlah PPh terutang Rp 11.039.250,00
Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2007 Rp 3.250.000,00
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak Rp 7.789.250,00
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2008
(1/12 x Rp 7.789.250,00) Rp 649.104,00
Perhatian :
1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan
perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal
25 dalam tahun pajak berjalan.
2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak yang bersangkutan dapat
dibayar di muka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No.
SE-13/PJ.23/1989.
Huruf G : LAMPIRAN
Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai dan lampiran-lampiran lain yang
dianggap perlu atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan
yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.
Huruf a – Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong
PPh Pasal 21
Wajib dilampirkan oleh semua Wajb Pajak Orang Pribadi yang mempunyai
penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.
Huruf b – Daftar Susunan Keluarga Yang Menjadi Tanggungan Wajib
Pajak
Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai tanggungan.
Huruf c – Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 29 :
Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran
akhir (nihil). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media e–
payment melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktorat
Jenderal Pajak, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti
SSP lembar ke-3.
30 31
Huruf d – Surat Kuasa Khusus :
Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang pengisian SPT Tahunannya
dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten.
Huruf e – Lampiran Lainnya : Seperti Fotokopi Bukti Setoran Zakat dan
lain-lain.
PERNYATAAN
Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan
kelengkapan pengisian SPT Tahunan. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar
dan/atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib
Pajak atau kuasanya wajib menandatangani, membubuhkan nama lengkap
dan NPWP serta mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diisinya SPT pada